BERBAGI
Dok/KKJ.serat.id

“Pelimpahan persidangan ke wilayah hukum Kotabaru jelas akan menghilangkan atau setidaknya mempersulit hak korban untuk melakukan pembelaan,”

Serat.id – Pengalihan sidang Diananta Putra Semedi ke Pengadilan Negeri Kotabaru, Kalimantan Selatan, dinilai sebagai skenario kriminalisasi yang sudah disiapkan. Padahal kasus Diananta terjadi di Banjarmasin dan tempat tinggal Diananta di Kabupaten Banjar.

Pengalihan sidang itu dipastikan dari website Pengadilan Negeri Kotabaru yang diakses pada Selasa, 2 Juni 2020. Dakwaan yang dimuat pada website Pengadilan, Jaksa menggunakan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang memuat alasan yang memungkinkan seorang terdakwa disidangkan tidak di wilayah hukum tempat kejadian perkara tetapi di dalam daerah hukum terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dengan alasan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu.

“Sementara Diananta bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, sehingga alasan ini tidak berdasar.

Butuh waktu lebih dari delapan  jam untuk menuju Pengadilan Negeri Kotabaru,” kata Era Purnamasari, juru bicara Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) untuk advokasi kasus Diananta Putra, Rabu, 3 Juni 2020. 

Tudingan adanya kesengajaan kriminalisasi terhadap mantan Pimred  banjarhits.id itu sejak awal  sikap polisi yang melimpahkan ke kejaksaan. Saat itu LBH Pers dan YLBHI sebagai bagian dari tim kuasa hukum langsung menyurati Mahkamah Agung pada Jum’at, 29 Mei 2020.

“Kami meminta Mahkamah tidak mengeluarkan penetapan sidang Diananta di Pengadilan Negeri Kotabaru. Jika Mahkamah terlanjur mengeluarkan penetapan, tim kuasa hukum meminta pembatalan penetapan tersebut,” kata Era Purnamasari menambahkan.

Baca juga : Kriminalisasi Diananta, AJI Mendesak Kejaksaan Hentikan Penuntutan

Ini Kronologi pemidanaan Eks Pemred Banjarhits Diananta Putra

Polda Kalsel diminta Bebaskan eks Pemred Banjarhits

Diananta Putra Sumedi adalah jurnalis di Kalimantan selatan yang dikriminalisasi atas tuduhan dugaan tindak pidana sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan SARA. Ia saat ini ditahan di Polres Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Kasus ini bermula dari berita yang ditayangkan kumparan.com sebagai media agregat  banjarhits.id berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” pada 8 November 2019 pukul 19.00 WITA. Berita ini ditulis oleh Diananta Putra Sumedi, hasil wawancara dengan narasumber dari masyarakat adat suku dayak yaitu Bujino, Riwinto, dan Sukirman.

Sebelum ditayangkan, Diananta selaku wartawan yang menulis berita sudah berupaya mengkonfirmasi dengan menghubungi Andi Rufi, Humas PT Jhonlin Agro Raya (JAR), namun tidak ada jawaban, sehingga pemberitaan itu Diananta itu dilaporkan ke Polisi.

Era menegaskan kasus itu murni sengketa jurnalistik dan tidak dapat dibawa ke ranah pidana. Diananta Putra Sumedi adalah redaktur media online banjarhits.id yang bekerjasama dengan kumparan.com melalui program 1001 startup media.

Melalui kerjasama tersebut berita wartawan banjarmasinhits.id dimuat di kanal berita kumparan.com dan banjarmasinhits. Terhadap kasus ini Dewan Pers sudah mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor: 4/PPR-DP/11/2020 tentang Pengaduan PT Jhonlin Agro Raya Terhadap Media Siber kumparan.com, artinya kasusnya seharusnya sudah selesai dengan adanya penyelesaian di Dewan Pers.

“Jika Diananta Putra Sumedi pada akhirnya tetap diadili, maka Diananta Putra Sumedi harus diadili di Pengadilan Negeri Banjarmasin,” kata Era menyayangkan.

Ia masih meyakini pemindahan sidang Diananta ke Kotabaru sebagai upaya melemahkan kesempatan Diananta untuk membela diri.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Ade Wahyudin menyatakan ada sejumlah kecurigaan mengapa Diananta harus disidangkan di pengadilan Negeri Banjarmasin bukan di Pengadilan negeri Kotabaru. Pertama, Locus dan tempus delicti peristiwa yang dituduhkan ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin.

“Dalam hal ini Diananta melakukan wawancara narasumber, menulis berita dan menayangkan berita tersebut di Banjarmasin sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memiliki kewenangan mengadili kasus Diananta sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) KUHAP,” kata Ade.

Selain itu, Diananta Putra Semedi bertempat tinggal di Kabupaten Banjar yang berdekatan dengan Banjarmasin dan sebagian saksi-saksi yang dihadirkan juga berdomisili di Banjarmasin, sehingga Pasal 84 ayat (2) KUHAP tidak dapat menjadi alasan bagi pelimpahan perkara Diananta ke Kota Baru karena Diananta bertempat tinggal di Banjarmasin.

Hal itu menjadi alasan seharusnya Diananta berhak untuk diadili secara fair, termasuk berhak untuk membela diri baik secara langsung maupun melalui bantuan hukum pilihannya sendiri, serta memeriksa dan meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya denagan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya.

Pelimpahan kewenangan persidangan Diananta Ke Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Baru akan membuat hak-hak tersebut tidak dapat terpenuhi oleh karena kuasa hukum Diananta Putra Semedi berkantor di Banjarmasin dan sebagian berkantor di Jakarta.

“Pelimpahan perkara Diananda Semedi akan mempersulit Diananta untuk mendapatkan bantuan hukum yang maksimal dari Kuasa Hukum,” kata Ade menjelaskan.

Hal itu dinilai menyulitkan saksi-saksi meringankan maupun ahli-ahli yang hendak dihadirkan oleh Diananta Putra Semedi pada saat di Pengadilan, bertempat tinggal di Banjarmasin dan di Jakarta sehingga bagi mereka akan lebih mudah jika kasus disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai dengan locus delicti perbuatan yang dituduhkan.

Saksi-saksi yang diperiksa oleh Penyidik sebagian juga berdomisili di Banjarmasin dan saksi-saksi meringankan yang akan dihadirkan oleh Diananta juga bertempat tinggal di Banjarmasin.

“Dengan sejumlah fakta itu maka pelimpahan persidangan ke wilayah hukum Kotabaru jelas akan menghilangkan atau setidaknya mempersulit hak korban untuk melakukan pembelaan,” kata Ade khawatir.

Selain itu sepanjang ditahan di Kepolisian Resor Kotabaru dengan status tahanan kejaksaan, Diananta dipersulit aksesnya untuk bertemu dengan keluarga maupun kuasa hukum. Ade memahami ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam kerangka menghadapi penyebaran Covid-19, namun kebijakan tersebut tidak boleh menghilangkan hak orang dalam status tersangka ataupun terdakwa.

Komunikasi tersangka dengan keluarga atau kuasa hukum bisa dialihkan melalui komunikasi virtual atau video call sebagaimana dipraktikkan di berbagai Kepolisian. Namun fakta bahwa polisi menolak permintaan keluarga dan kuasa hukum untuk dapat berkomunikasi melalui video call dengan Diananta telah melanggar hak-haknya sebagai tersangka yang harus dianggap dan diperlakukan tidak bersalah sebelum ada putusan pengadian yang berkekuatan hukum tetap.

Kota Baru dan Kisah Mendiang M. Yusuf

“Selain itu kami mengkhawatirkan keamanan Diananta mengingat pada Wilayah Hukum Pengadilan Kota Baru tahun 2018 pernah ada kejadian dimana wartawan M. Yusuf meninggal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kotabaru dalam status yang sama seperti Diananta yaitu tahanan kejaksaan Kejaksaan,” kata Ade menegaskan.

Ade mengacu kasus wartawan M, Yusuf yang dilaporkan oleh Jhonlin Group yaitu PT Multi Sarana Agro Mandiri atas pasal tindak pidana yang sama seperti halnya yang dituduhkan kepada Diananta dan sampai sekarang belum terungkap apa penyebab kematiannya.

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dalam surat resmi menekankan pentingnya penanganan kasus pengaduan di bidang jurnalisme dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999. “Sehingga Kepolisian Republik Indonesia patut melakukan koordinasi dengan pihak Dewan Pers di antaranya dengan memperhatikan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi bernomor 4/PPR-DP/II/2020 serta Memorandum of Understanding Nomor 2/DP/MoU/II/2017 antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia,” kata Mohammad Nuh.

Mohahammad Nuh menyatakan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi bernomor 4/PPR-DP/II/2020 dan 5/PPR-DP/II/2020 yang dikeluarkan oleh Dewan Pers sebelum melanjutkan proses

penyidikan dan melakukan penahanan Diananta. Isinya kasus sengeka pemberitaan antara keduabelah pihak sudah dimediasi sesuai undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2013 tentang prosedur pengaduan ke Dewan Pers dalam penyelesaian kasus ini sebagaimana perintah UU Pers khususnya Pasal 15 ayat (2) Undang – Undang No. 40 Tahun 1999.

“Kami sudah menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik memberikan

pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus- kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers,” kata Mohammad Nuh menjelaskan.

Ia mengakui Dewan Pers menyatakan bahwa berita tersebut telah melanggar pasal 8 Kode Etik Jurnalistik karena menyajikan berita yang mengandung prasangka atas dasar perbedaan SARA. Dewan Pers juga merekomendasikan agar pihak penanggung jawab yaitu kumparan.com melayani hak jawab dan menjelaskan persoalan pencabutan berita yang dimaksud.

“Dengan demikian kasus ini dinyatakan telah selesai oleh Dewan Pers. Kumparan melalui banjarhits.id sudah memuat hak jawab dari pihak yang merasa dirugikan dan menghapus berita yang dipermasalahkan,” kata Nuh menjelaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here