BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Pesantren mewajibkan karantina santri yang kembali  belajar, jamaah tempat ibadah diminta dapat mendukung terjaganya standart kesehatan dalam aktifitas yang diikuti

Serat.id – Pemerintah Jawa Tengah dan Kota Semarang mengeluarkan sejumlah kebijakan menghadapi berakhirnya pembatasan sosial yang dikeluarkan pemerintah pusat. Salah satunya pemberlakuan aturan pesantren dan tempat ibadah.  Salah satu kebijakan di pesantren mewajibkan karantina santri yang kembali  belajar ke pondok untuk menghindari penularan Covid-19.

“Semua santri yang masuk ke Jateng wajib karantina selama 14 hari. Pihak pondok pesantren wajib menyiapkan untuk tempat karantina itu,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen usai menggelar sholat Jumat berjamaah di Gradhika Bhakti Praja kompleks kantor Gubernur Jateng, Jum’at 5 Juni 2020.

Permintaan Wakil Gubernur itu terkait dengan sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah yang mulai memperbolehkan santrinya kembali belajar ke pondok. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah pengasuh pondok pesantren maupun organisasi pondok pesantren terkait permintaan itu.

Baca juga : Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Semarang diperketat

Ini Anjuran Dokter Anak Mengenai Belajar di Masa Pandemi Covid-19

Hadapi Covid -19 Kota Semarang Maksimalkan Gerakan Jogo Tonggo

Bahkan itu menyatakan jika  pondok pesantren tidak memiliki tempat karantina yang memadai, bisa menggunakan fasilitas lain di daerahnya. “Bisa koordinasi dengan Satgas Jogo Tonggo di daerahnya masing-masing untuk menempati tempat karantina yang kemarin sudah disiapkan di berbagai desa. Atau bisa menggunakan fasilitas lain seperti gedung sekolah dan sebagainya,” kata Taj Yasin menjelaskan.

Selain itu ia juga meminta seluruh pengasuh pondok pesantren mewajibkan santrinya cek kesehatan sebelum kembali ke pondok sebagai acuan penanganan saat mereka tiba di pondok pesantren. “Semua yang datang harus sudah periksa kesehatan dari daerahnya, bisa puskesmas, dokter pribadi atau rumah sakit. Ini untuk menindaklanjuti penanganan di pondok,” katanya.

Sedangkan Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Surat Edaran Panduan Kegiatan Tempat Ibadah sebagai langkah Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) tahap 2 akan berakhir pada tanggal 7 Juni 2020. Surat edaran itu berisi panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah pada masa pandemi Covid-19.

“Melalui surat edaran itu mengkonfirmasi bahwa tempat ibadah di Kota Semarang dapat beraktifitas dengan sejumlah standart prosedur kesehatan yang ditetapkan,” kata Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.

Ia mengatakan kunci menghadapi pandemi Covid-19 terjalinnya komunikasi aktif yang saling mendukung antara pengelola tempat ibadah dengan Pemerintah Kota Semarang bersama – sama menekan penyebaran Covid-19.

“Konteksnya adalah saling menjaga untuk kebaikan semua, dimana COVID-19 saat ini masih menjadi isu utama yang harus kita sikapi bersama,” kata Henrar Prihadi.

Tercatat surat edaran bernomor B/2209/451.1/VI/2020 yang ditandatangani Sekda Kota Semarang tanggal 5 Juni 2020 tersebut berisi dorongan Pemerintah Kota Semarang terhadap aktifitas di tempat ibadah dengan standart kesehatan yang telah ditetapkan.

Secara detail, pengelola tempat ibadah diminta untuk dapat berkomunikasi aktif dengan Pemerintah Kota Semarang, untuk menginformasikan setiap aktifitas yang dilaksanakan, agar standart operasional kesehatan dapat benar – benar diterapkan selama aktifitas dilaksanakan.

Jamaah pun diminta untuk dapat mendukung terjaganya standart kesehatan dalam aktifitas yang diikuti, yaitu dengan membawa sendiri sarana kelengkapan ibadah seperti sajadah. Jarak aman antar jamaah selama mengikuti pelaksanaan kegiatan di tempat ibadah juga ditetapkan untuk dapat dijaga paling sedikit 1 meter. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here