BERBAGI
Kampanye advokasi untuk Diananta Putra Semedi, Dok/KKJ

“Atas nama UU Pers, kami meminta segala bentuk penuntutan terhadap Diananta dihentikan,”

Serat.id – Jurnalis di Kota Banjar Banjarmasin menggelar aksi solidaritas untuk  jurnalis mantan Pimred  banjarhits.id, Diananta Putra Semedi, yang telah dikriminalisasi  dan masuk tahap sidang di Pengadilan Negeri Kota Baru.  Aksi solidaritas dengan menamakan Koalisi Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers di Bundaran Hotel A, Jalan Pengeran Samudera, Banjarmasin dan di PN Kotabaru.

“Atas nama UU Pers, kami meminta segala bentuk penuntutan terhadap Diananta dihentikan,”  kata Ketua Bidang Kampanye dan Media Koalisi Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers, Fariz Fadhillah, Senin 8 Juni 2002, siang tadi.

Fariz mengatakan kasus sengketa pemberitaan  media yang menimpa Dinanta  itu sudah selesai di Dewan Pers, bukan bergulir di meja penyidik kepolisian hingga lanjut ke pengadilan.

“Juga atas nama kemanusiaan, kami meminta Nanta segera dibebaskan. Nanta adalah seorang kepala rumah tangga yang harus menafkahi istri dan anaknya,”  kata Fariz menambahkan.

Berita terkait : Pengalihan Sidang, Babak Baru Skenario Kriminalisasi Jurnalis Diananta

Kriminalisasi Diananta, AJI Mendesak Kejaksaan Hentikan Penuntutan

Ini Kronologi pemidanaan Eks Pemred Banjarhits Diananta Putra

Koalisi Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers juga menyayangkan penahanan Diananta, karena dia bukan teroris dan bukan pula pelaku kejahatan luar biasa sehingga tidak seharusnya ditahan saat pandemi Covid-19 melanda.  Penahanan itu tak sesuai dengan sikap Kapolri yang sudah menginstruksikan jajaran penyidik untuk selektif menahan tersangka pidana selama pandemi.

Koalisi juga menyampaikan tuntutan Kepada Presiden Jokowi.  Kepada presiden koalisi meminta untuk tak tinggal diam melihat adanya upaya kriminalisasi pers ini. Pers yang bebas dan jujur adalah pilar demokrasi yang keempat setelah yudikatif, legislatif, dan eksekutif, yang bekerja untuk kemashlahatan ummat.

Tugas pers mengabarkan kepada masyarakat, memenuhi hak masyarakat untuk tahu, sehingga masyarakat bisa mengolah informasi dan bisa bertindak atau mengambil keputusan yang tepat. 

“Karena itu menindas pers, mengkriminalkan jurnalis, itu sejatinya melanggar hak-hak masyarakat, dan bisa jadi awalan untuk menindas hak-hak masyarakat lainnya,”  kata Fariz menjelaskan.

Selain menggelar aksi di jalan dan di PN Kotabaru, Koalisi juga menggalang dukungan di berbagai media sosial. Di laman change.org ada petisi dari istri Nanta, Wahyu Widianingsih yang juga minta suaminya dibebaskan. Sejak dimulai seminggu lalu, sudah 12.000 orang lebih menandatangani petisi tersebut.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk mendukung gerakan pembebasan Diananta melalui petisi tersebut. Mari ikut dalam membuat perubahan ke arah yang lebih baik,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here