BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Selain dibebastugaskan sementara dari tugas jabatanya sebagai dosen, Sucipto juga dilepaskan dari hak dan wewenang yang melekat pada tugas jabatanya, serta dilarang menggunakan nama dan atribut Unnes dalam kegiatan pribadi maupun kelembagaan apapun.

Serat.id – Dosen Universitas Negeri Semarang, Sucipto Hadi Purnomo mengajukan gugatan penonaktifan dirinya oleh rektor ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Tercatat sidang perdana dengan agenda pembacaan Gugatan Tata Usaha Negara Sucipto selaku Penggugat melawan Rektor Universitas Negeri Semarang (Tergugat) digelar secara online pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada Rabu, 10 Juni 2020.

 “Gugatan ini, diajukan karena adanya Keputusan Rektor Unnes Nomor B/167/UN37/HK/2020 Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Dosen Atas Nama Dr. Sucipto Hadi Purnomo, S.Pd, M.Pd,” kata pedamping Sucipto, dari LBH Semarang Herdin Pardjoangan, Rabu 10 Juni 2020.

Berita terkait : Dosen dibebastugaskan Unnes Ajukan Keberatan

Ini Alasan Dosen Unnes Menantang Debat Terbuka Rektornya

Ia menjelaskan Sucipto dibebastugaskan mengajar dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang tertanggal 12 Februari 2020, dengan ditudingan dugaan pelanggaran disipilin yang bermula dari Postingan pada akun Facebook Sucipto Hadi yang dinilai menghina kepala negara. 

Selain dibebastugaskan sementara dari tugas jabatanya sebagai dosen, Sucipto juga dilepaskan dari hak dan wewenang yang melekat pada tugas jabatanya, serta dilarang menggunakan nama dan atribut Unnes dalam kegiatan pribadi maupun kelembagaan apapun.

“Itu yang menjadi alasan LBH Semarang selaku kuasa hukum dari Sucipto Hadi Purnomo menilai Keputusan Rektor Unnes tersebut cacat secara prosedur dan substansi,” kata Herdin menambahkan.

Ia beralasan surat penonaktifan yang diterbitkan rektor Unnes tidak pernah diawali dengan pemanggilan dan pemeriksaan Sucipto oleh atasanya langsung, dalam hal ini Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang ataupun Ketua Jurusan bahasa dan Sastra Jawa yang secara struktural merupakan pimpinan tingkat Fakultas ataupun jurusan tempat Sucipto mengajar.

Padahal seharusnya pembebasan sementara dari tugas jabatan dosen tersebut, di dahului dengan pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu oleh atasan langsung guna memastikan kebenaran adanya dugaan pelanggaran disipilin yang dilakukan oleh Sucipto.

Herdin menilai penerbitan keputusan penonaktifan Sucipto oleh rektor Unnes tersebut  bertetangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) PP Nomor 53 tahun 2010 Tentang disiplin PNS yang isinya menyebutkan, pembebasan sementara PNS dari tugas jabatanya dilakukan oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.

“Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam Peraturan Rektor Unnes Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Unnes yang menyebutkan bahwa, pembebasan semetara dari tugas jabatan terhadap pegawai di lingkungan Unnes harus didahului dengan adanya Pemanggilan secara tertulis dan pemeriksaan oleh atasanya langsung,” kata Herdin menjelaskan.

Menurut Herdin proses pemanggilan secara tertulis dan pemeriksaan serta pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagai dosen karena adanya dugaan pelanggaran disiplin yang disebutkan dalam Keputusan Rektor Unnes, tidak pernah dilakukan secara langsung oleh atasanya.

“Justru keputusan pembebasan sementara tersebut, dilakukan oleh Rektor Unnes yang secara struktural bukan merupakan atasan langsung dari Sucipto Hadi Purnomo,” katanya.

Selain itu secara substansi Keputusan pembebasan sementara Sucipto Hadi Purnomo dari tugas jabatan Dosen oleh Rektor Unnes, bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP 53 Tahun 2010 Tentang disiplin PNS Juncto Peraturan Rektor Unnes Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Unnes yang secara tegas mengisyaratkan bahwa, pembebasan tugas sementara dari tugas jabatan karena adanya dugaan pelanggaran disiplin oleh PNS hanya dimaksudkan untuk PNS yang menduduki jabatan struktural.

Bbaca juga : Ini Alasan Mahasiswa Unnes Minta Uang Kuliah Tunggal dikembalikan

Mahasiswa Unnes minta pengembalian UKT minimal 50 persen

Para Akademisi Mengutuk Keras Tindakan Teror Diskusi di Yogyakarta

Sucipto Hadi Purnomo adalah Dosen biasa yang tidak menduduki jabatan struktural apapun di lingkungan Unnes, sehingga kami menganggap bahwa keputusan Rektor Unnes tersebut, merupakan keputusan yang cacat karena mengesampingkan Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Rektor yang berlaku di internal institusinya sendiri.

LBH Semarang sebagai kuasa hukum Sucipto  minta Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu dapat memerintahkan Rektor Unnes  menunda pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/167/UN37/HK/2020 Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Dosen Atas Nama DR. Sucipto Hadi Purnomo, S.Pd., M.Pd. termasuk membatalkan atau tidak sah Keputusan Rektor Unnes. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here