BERBAGI
Bawaslu Jawa Tengah

Sebelumnya, mereka di non aktifkan sementara karena ada penundaan empat tahapan Pilkada.

Serat.id – Sebanyak 6.245 pengawas adhoc di Jawa Tengah telah diaktifkan lagi menyusul dimulainya tahapan lanjutan Pilkada 2020 di 21 kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Sebelumnya, mereka di non aktifkan sementara karena ada penundaan empat tahapan Pilkada.

“Kini tahapan  Pilkada sudah dilanjutkan kembali mulai 15 Juni 2020 sehingga pengawas adhoc diaktifkan kembali mulai 14 Juni 2020,” kata Koordinator Divisi Organisasi Bawaslu Jateng, Gugus Risdaryanto, Selasa, 16 Juni 2020.

Pengawas adhoc (sementara) itu terdiri dari 1.029 Panwaslu Kecamatan dan 5.216 Panwaslu Desa dan Kelurahan.

Koordinator Divisi SDM Bawaslu Jawa Tengah Sri Sumanta menyatakan dalam proses pengaktifan kembali ada 4 Panwaslu Kecamatan dan sebanyak 18 pengawas desa dan kelurahan hasil dari pergantian antar waktu.

“Ada proses PAW karena ada Panwaslu kacamatan, desa adan kelurahan yang meninggal dunia dan mengundurkan diri,” kata Sri Sumanta.

Baca juga : Dugaan Politisasi Bantuan Saat Pandemi, Ini Kata Bawaslu

Wabah Covid-19, Bawaslu Jateng : Jangan Manfaatkan Untuk Kampanye

Pilkada Jateng di Tengah Pandemi, Ini Kata Bawaslu dan KPU

Menurut dia Panwaslu di setiap kecamatan berjumlah tiga orang. Adapun di tiap desa dan kelurahan ada satu orang. “Karena tahapan sudah dimulai sejak 15 Juni 2020 maka pengawas di kecamatan dan desa sudah sangat siap mengawasi tahapan pilkada 2020,” kata Sri Sumanta menambahkan.

Ia menjelaskan tahapan Pilkada tahun 2020 yang akan diawasi pengawas di antaranya pengaktifan kembali dan atau pelantikan PPK, pengawasan pengaktifan dan atau pelantikan PPS, verifikasi faktual bakal calon perseorangan, netralitas ASN, politisasi bantuan sosial dan lain-lain.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyebut para pengawas di Jawa Tengah sudah harus bekerja cepat mengawasi pilkada 2020. Lembaga itu mengingatkan kepada seluruh pengawas di wilayahnya terus meningkatkan kapasitas.

Karena saat itu pertemuan dibatasi maka peningkatan kapasitas itu bisa dilakukan melalui daring. Selain itu, pengawas juga bisa memperlajari secara mandiri melalui banyak membaca maupun berdiskusi secara daring.

“Para pengawas juga harus profesional, independen, berintegritas, bebas kepentingan politik dalam menjalankan tugas. Kehormatan penyelenggara pemilihan itu adalah menjaga integritas,” kata Sri menegaskan. 

Pilkada 2020 dilaksanakan saat pandemi, para pengawas nanti juga harus dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD). Termasuk mentaati protokol kesehatan untuk mencegah virus Covid-19. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here