BERBAGI
[Ilustrasi] Pendaftaran PPDB SMA/SMK Negeri Jawa Tengah. (Humaaans)
[Ilustrasi] Pendaftaran PPDB SMA/SMK Negeri Jawa Tengah. (Humaaans)

Calon siswa yang tempat tinggalnya satu RW dengan sekolah, maka langsung diterima

Serat.id – Salah aturan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tentang jarak zonasi yang saat ini diukur dari lingkup RW. Hal itu menjadi salah satu syarat penerimaan calon siswa yang memang tempat tinggalnya berada dekat di sekolah yang diinginkan.

“Jadi kalau ada calon siswa yang tempat tinggalnya satu RW dengan sekolah, maka langsung diterima,”  kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Jumeri,  saat rapat evaluasi PSPB, Selasa 23 Juni 2020.

Baca juga : Evaluasi PPDB, Pembuat SKD Aspal Terancam Proses Hukum

PATTIRO Sebut Perlakuan Khusus Anak Guru dalam PPDB Tidak Adil

SKTM Bakal dihapus Dari Syarat Penerimaan Siswa Baru

Sedangkan terkait beberapa daerah yang tidak memiliki sekolah terdekat dalam lingkup RW, Jumari mengatakan telah memberikan poin khusus sebesar 2,25. Point itu setara dengan nilai sertifikat tingkat Kabupaten yang dapat digunakan untuk bertarung melalui jalur prestasi.

“Jadi, anak-anak dari daerah yang tidak memiliki fasilitas sekolah itu, bisa mendaftar melalui jalur prestasi di sekolah terdekat dengan tambahan point 2,25. Jadi, calon siswa bisa masuk menggunakan point nilai raport, point kejuaraan dan tambahan point 2,25 itu,”  kata Jumeri menjelaskan.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan ada beberapa kasus rumah calon siswa berdekatan dengan sekolah, namun terlempar akibat jarak yang digunakan adalah kantor desa.

“Ini fakta dan terjadi, dia rumahnya nempel di sekolah, tapi tergeser karena jarak kantor kelurahan dengan sekolah lebih jauh, hal-hal semacam ini harus dibenahi,” kata Ganjar

Hal itu diakui Ganjar menjadi keluhan masyarakat yang muncul selama proses PPDB berlangsung. sehingga ia meminta Dinas Pendidikan segera dicarikan solusi, diantaranya  sudah ditetapkan dengan memperpendek jarak zonasi.

“Nantinya, setiap calon siswa yang berada di lingkungan satu RW dengan sekolah, maka otomatis akan diterima karena jaraknya pasti dekat dengan sekolah,”  kata Ganjar.

Tercatat dalam evaluasi PPDB  juga ada persoalan beberapa kecamatan di Jateng yang belum memiliki fasilitas sekolah negeri.  Di antaranya ada 17 kecamatan di berbagai daerah di Jawa Tengah yang tidak memiliki fasilitas SMA/SMK atau SLB negeri. Dengan begitu ia pun mengusulkan adanya solusi khusus, yakni membuka kelas jarak jauh di daerah-daerah itu atau membangunakan sekolah baru.

Ia meminta Dinas Pendidikan segera menghitung kemungkinan penerapan sekolah jarak jauh. Sambil menyiapkan itu, ia juga meminta Disdik mulai memetakan daerah mana yang bisa dibangun sekolah baru.

“Sekolah jarak jauh ini yang bisa segera direalisasikan, bisa menggunakan fasilitas SMP di daerah itu. Pemprov siap membiayai. Saya minta Dinas Pendidikan segera membicarakan hal ini dengan Bupati/Wali Kota terkait pemanfaatan fasilitas SMP di sana,” kata Ganjar menjelaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here