BERBAGI
Ilustrasi sidang, pixabay.com

Unnes belum menyiapkan dan menyampaikan jawaban yang seharusnya telah di upload melalui aplikasi E Court pada Jam 13.00 WIB.

Serat.id – Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), Fathur Rokhman belum menyampaikan jawaban atas gugatan pembebastugasan salah satu dosennya ke pengadilan tata usaha negara semarang. Tercatat sidang kembali digelar oleh Majelis Hakim PTUN Semarang, pada Rabu 24 Juni 2020 siang tadi pihak rektor Unnes belum menyiapkan dan menyampaikan jawaban yang seharusnya telah di upload melalui aplikasi E Court pada Jam 13.00 WIB.

“Padahal Rektor Unnes Selaku pihak Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyusun Jawaban Gugatan dengan waktu yang cukup lama yakni, dua pekan  sejak pembacaan gugatan  pada tanggal 10 Juni 2020,” kata penasehat hukum penggugat, Herdin Pardjoangan.

Berita terkait : Gugatan Pembebastugasan dosen ke PTUN, Ini Tanggapan Kuasa Hukum Rektor Unnes

Kasus Pembebastugasan Dosen Unnes Akhirnya Masuk Gugatan ke PTUN Semarang

Dosen dibebastugaskan Unnes Ajukan Keberatan

Akibat belum disampaikanya jawaban terhadap gugatan tersebut, agenda sidang selanjutnya yang seharusnya akan dilanjutkan dengan agenda Replik dari Penggugat, belum dapat ditentukan oleh Majelis Hakim.

Tercatat Rektor Fathur Rokhman telah membebastugaskan sementara dosen Fakultas Budaya dan Seni, Sucipto Hadi Purnomo  dengan alasan dugaan pelanggaran disipilin yang berawal dari postingan Sucipto akun media sosial Facebook pada tanggal 10 Juni 2019. Meski alasan postingan tersebut dinilai  mengada-ngada mencari kesalahan sang dosen.

Menurut Herdin tindakan Rektor Unnes yang belom menyampaikan jawaban terhadap gugatan klien LBH Semarang tersebut sangat disayangkan karena akan membuat penyelasain perkara ini berlarut-larut.

“Majelis Hakim yang menangani perkara ini telah memberikan waktu yang sangat cukup terhadap Penggugat yakni  dua minggu sejak pembacaan gugatan pada tanggal 10 Juni 2020 lalu,” kata Herdin menambahkan.

Ia menilai waktu tengang menyusun pembelaan yang diajukan pihak tergugat sendiri tidak dimanfaatkan dengan baik t sampai dengan batas waktu yang ditentukan. “Akibatnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, harus kembali memberikan waktu terhadap Tergugat untuk menyempaikan jawabanya sampai dengan tanggal 1 juli mendatang,” kata Herdin menjelaskan.

Kondisi itu dinilai sangat merugikan klienya karena hal tersebut akan membuat penyelesaian perkara ini memakan waktu yang lama. Di sisi lain, pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagai dosen telah dijalani klienya telah menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa beraktifitas sebagai dosen, serta kehilangan hak atas tunjangan profesi dan dan renumerasi.

Kuasa hukum Rektor Unnes, Muhtar Hadi Wibowo, mengaku telah mengajukan penundaan jawaban atas gugatan yang diajukan Ke PTUN Semarang. “Kami ajukan pada tanggal, 1 juli 2020 untuk melakukan finalisasi serta penguatan literasi jawaban gugatan  dan majelis hakim yang terhormat mengambulan permohonan tersebut,” kata Muhtar Hadi.

Muhtar menyatakan sudah menyiapkan  jawaban gugataan Sucipto yang dianggap  prematur, banyak  pengaburan atau penyesatan fakta yang sesunguhnya. Menurut dia, Keputusan Rektor  Nomor : B/167/UN37/HK/2020 tentang pembebasan sementara dari tugas jabatan dosen atas nama Sucipto Hadi Purnomo bukan putusan final karena bersifat sementara dalam rangka memperlancar jalannya pemeriksaan.

“Karena diduga yang bersangkutan melakukan pelanggaran tingkat berat yaitu membuat posting di media sosial yang dapat menyinggung orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo,” kata Muhtar Hadi menjelaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here