BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

“Langkah sepihak yang menghentikan proses siaran langsung diskusi tersebut bertentangan dengan Community Guidelines Youtube,”

Serat.id – Sejumlah organisasi yang fokus memperjuangkan kebebasan berpendapat, toleransi dan advokasi kelompok marginal, minta transparansi Youtube yang menghentikan  diskusi online “Meneroka Agama yang Tidak Homofobia” yang digelar Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) pada Rabu 24 juni 2020 kemarin.

Penghentian diskusi itu sangat disesalkan karena proses webinar yang jadwalnya dimulai dari pukul 14.00 hingga 16.00 WIB dan ditayangkan langsung di kanal Youtube Kabar Sejuk justru berhenti pada menit 48:19 dengan alasan menerima flagged atau report yang menyatakan tayangan tersebut bertentangan dengan Community Guidelines Youtube.

“Langkah sepihak yang menghentikan proses siaran langsung diskusi tersebut bertentangan dengan Community Guidelines Youtube,” kata Irine, dari Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif Untuk Demokrasi (SINDIKASI) yang mendukung protes dari sejumlah organisasi mendorong keterbukaan dan kebebasan berpendpat.

Baca juga : Jurnalis Diminta Terapkan Jurnalisme Damai

Datangi Kantor AJI Semarang, Ini Harapan Kelompok Minoritas Seksual

Minim Perlindungan dan Miskin

Tercatat diskusi tersebut dihentikan siarannya karena dinilai menyalahi Community Guidelines. Tindakan semacam ini umumnya dilakukan jika ada seseorang atau kelompok yang memberikan laporan ke youtube tentang konten tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan standar Youtube.

Panitia merasa bingung apa yang menyebabkan konten diskusi dinilai melanggar Community Guidelines Youtube.  “Sebab, acara yang diselenggarakan SEJUK itu masih dalam koridor kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat, serta materi yang didiskusikan juga tak ada unsur melanggar hukum sehingga harus dihentikan,” kata Irine menjelaskan.

Ia menyattakan penghentian yang dilakukan oleh Youtube bertentangan dengan jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin pada pasal 28F ayat 2 dan 3 UUD tahun 1945, pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 23 ayat 2 UU nomor 39/1999 tentang HAM, dan traktat internasional yaitu International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) pasal 19 yang diratifikasi melalui UU nomor 12/2005 tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Menurut Irine, saluran daring merupakan satu-satunya cara untuk tetap menggelar diskusi, dan menjadikannya sebagai ruang komunikasi dan penyebaran informasi, di tengah masa pandemi Covid-19.

Atas peristiwa tersebut, sejumlah  organsiasi  yang fokus memeprjuangkan hak dasar demokrasi dan kebebasan berpendapat seperti PurpleCode Collective, SAFEnet, LBH Pers, Human Rights Working Group (HRWG), Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif Untuk Demokrasi (SINDIKASI), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), meminta Youtube memberikan penjelasan alasan penghentian siaran langsung di kanal Youtube Kabar Sejuk.

“Ini penting bagi Youtube menjelaskan alasan itu untuk memastikan apakah tindakan itu menggunakan pertimbangan yang fair, benar-benar sesuai Community Guidelines Youtube, atau karena ada campur tangan dari pihak lain,” kata  Irine menegaskan

Lembagga itu juga mendorong Youtube untuk menerapkan dan memelihara prinsip-prinsip demokrasi, termasuk kebebasan berekspresi dan menyampaikan informasi.

Para pegiat kebebasan pers dan pendapat sangat memahami bahwa Youtube memiliki Community Guidelines yang menjadi patokan penilaian. Namun ketentuan internal itu hendaknya sejalan atau tidak menafikkan hak-hak seseorang untuk berekspresi dan menyampaikan informasi karena hak-hak itu dilindungi undang-undang Indonesia.

“Kami juga mendorong Youtube untuk memberikan ruang lebih luas bagi pembelaan terhadap kelompok minoritas,”katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here