BERBAGI

“Tingginya kasus kekerasan jurnalis di tahun 2019 karena merupakan tahun politik, ketika agama ikut diseret dalam isu politik,”

Serat.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat kekerasan terhadap jurnalis saat meliput kebebasan beragama naik.  Tercatat monitoring LBH Pers tahun 2017 ada dua kasus, 2018 ada lima kasus, sementara 2019 mencapai  10 kasus.

“Tingginya kasus kekerasan jurnalis di tahun 2019 karena merupakan tahun politik, ketika agama ikut diseret dalam isu politik,” ujar Ade Wahyudin, Direktur Eksekutif LBH Pers saat webinar “Desiminasi Membaca Pola Ancaman terhadap Jurnalis dan Aktivis Keberagaman”, Senin 29 Juni 2020.

Baca juga : Kekerasan Terhadap Jurnalis, AJI Jakarta : Pelaku Bisa dihukum Penjara

Sering Terulang, AJI Jakarta Minta Pelaku Doxing Jurnalis diusut

Jurnalis di Aceh Barat Ini ditodong Senjata Api Karena Tulisannya

Ade menyebut kondisi itu diperparah polarisasi media yang saat kampanye sangat kencang memihak salah satu pihak. “Media ini pro sana, media ini pro sini, sehingga hal ini  memperuncing isu. Sehingga ketika jurnalis yang turun ke lapangan maka mendapat kekerasan,” ujar Ade menambahkan.

Menurut Ade beberapa ancaman yang sering diterima oleh jurnalis ketika meliput isu kebebasan beragama berupa pelecehan verbal, bullying melalui media sosial, kekerasan fisik, pembunuhan karakter, teror, gugatan hukum, kriminalisasi. Ia mencontohkan kasus yang terjadi ketika Satria Kusuma, wartawan detik.com mendapat tindakan penganiayaan saat meliput acara malam munajat 212.

Mengacu sejumlah kasus itu, LBH Pers bekerja sama dengan Internews meluncurkan buku panduan penanganan pelecehan, intimidasi dan kekerasan bagi  bagi jurnalis, aktivis dan advokat pembela kebebasan beragama

“Tujuan dari panduan ini untuk mencegah terjadinya tindakan yang tidak diinginkan, merespon tindakan  yang terjadi, serta menanggulangi ketika kejadian yang tidak diinginkan terjadi,” ujar Ade menjelaskan

Buku itu berisi enam bab yang terdiri dari pengantar, kebebasan beragama sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan terhadap para pembela HAM, risiko dalam mempromosikan kebebasan beragama, manajemen risiko, pencegahan ancaman kekerasan dan kriminalisasi bagi jurnalis, aktivis dan advokat pembela kebebasan beragama, perencanaan keamanan. 

Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli, mengatakan meski saat ini pers sudah memiliki produk hukum yang baik terhadap perlindungan jurnalis, namun masih sering ditemui beberapa kasus kriminalisasi jurnalis yang terjadi.

“Tidak ada kata untuk lengah saat ini, betapapun peraturan perundangan cukup baik selalu dalam implementasi ada anomali-anomali yang membahayakan kerja kita (sebagai jurnalis),” kata  Zulkifli. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here