BERBAGI

Angka pemecatan PRT di Kota Semarang  pada tahun 2020 melonjak tiga kali lipat dibandingkan tahun 2019

Maraknya pemutusan hubungan kerja di tengah pandemi Covid-19 ikut dirasakan Yati, yang sebelumnya hampir 18 tahun menjadi seorang Pekerja Rumah Tangga (PRT) di rumah seorang pegawai BUMN yang tinggal di Kota Semarang.

Selama bekerja Yati tanpa punya jaminan sosial, upah layak  maupun perlindungan. Ironisnya kini ia semakin sengsara setelah dirumahkan tanpa pesangon dan upah bulan terakhir tak dibayar. Perempuan itu  kehilangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menatap suram kehidupanya di tengah pandemi.

“Saya dirumahkan begitu saja. Selama Saya bekerja hak-hak saya belum dipenuhi, seperti upah belum layak, THR juga tak dapat termasuk Jamsostek juga belum dapat. Kalau ada kecelakaan atau sakit saya berobat sendiri,”  kata Yati, kepada serat.id beberapa waktu lalu.

Yati bekerja secara pocokan, sebuah istilah yang lazim disebut kalangan pekerja rumah tangga yang bekerja di dua tempat. Salah satunya ia bekerja di rumah seorang pegawai BUMN sejak 18 tahun lalu.

Menurut Yati,  ia bekerja dengan upah awal hanya Rp250 ribu. Upah itu hanya naik menjadi Rp500 ribu per bulan. Terakhir ia terima bulan Februrai, sedangkan gaji bulan Maret sekaligus akhir dari pekerjaanya yang ia lakoni tak diberikan. Majikan memecatnya dengan dalih takut tertular virus Covid-19.

“Karena saya itu kerjanya pocokan di dua rumah. Satu rumah digaji Rp500 ribu katanya majikan takut tertular corona dan gaji bulan Maret belum dibayarkan,” kata Yati menjelaskan.

Baca juga : Advokad Pekerja Rumahan Ajukan Eksekusi Terhadap PT Ara Shoes Indonesia

Pekerja Rumahan Pengepak Arang Terima Pelunasan Pembayaran

Pemerintah dinilai Ingkar Janji Terhadap Pekerja Migran

Ketidakadilan yang dialami Yati membuatnya memilih untuk melaporkan pengalaman pahit ke Serikat Pekerja Rumah Tangga ( SPRT ) Merdeka, di Kota Semarang.  

Sedangkan nasib serupa juga dialami Ponitiara, pekerja rumah tangga pada seorang warga negara asing di Kota Jakarta. Ponitiara juga dipecat oleh majikannya yang kembali ke negara asal  dengan alasan pandemi Covid-19.

Dampaknya Ponitiara kini telah kehilangan mata pencahariannya, uang simpanan dari upah bulanan yang ia kumpulkan hanya mampu untuk membayar kontrakan dan makan sehari-hari selama menghadapi pandemi.

“Sekarang ya saya tak ada penghasilan. Sedangkan makan terus berlanjut bayar kontrakan terus lanjut kehidupan terus berlanjut. Susahnya, cari kerjaan juga belum dapat,”  kata Ponitiara.

Ponitiara terpaksa tetap bertahan di Ibu Kota, karena tak mungkin pulang ke kampung halaman lantaran bingung tak ada pekerjaan di sana. Masih beruntung Ponitiara berjualan makanan secara online, untuk mendapatkan pemasukan saat ini meski diakui hasil berjualan makan tersebut tak mampu untuk menutup biaya hidup di Jakarta.

“Kalau keinginan pulang kampung ada, cuma mau ngapain tak ada kerjaan. Saya bingung di sini juga kondisi seperti ini. Jualan makanan online sebagai sapingan, itu pun jika ada yang order jadi tak bisa buat jaminan,”  kata Poniarti menjelaskan.

Tak memiliki kejelasan kontrak kerja dan hak-hak yang tak terpenuhi sebagai pekerja yang dialami Yati dan Poniarti merupakan segelintir kisah nasib ART di tengah pandemi.

Koordinator SPRT Merdeka, Nur Khasanah menyatakan selama pandemi terdapat belasan laporan asisten rumah tangga yang  diPHK tanpa pesangon, meski mereka telah bekerja puluhan tahun.

“Laporan yang masuk 17  yang diPHK dengan berbagai alasan. Mulai pandemi corona hingga usahanya majikan sepi,” kata Nur.

Ia menyebutkan angka pemecatan PRT di Kota Semarang  pada tahun 2020 melonjak tiga kali lipat dibandingkan tahun 2019 yang hanya masuk lima  laporan. Sementara itu untuk meringankan beban PRT yang terdampak Covid-19, SPRT berusaha membantu dengan memberikan bantuan sembako dan APD kepada mereka.

“Teman-teman PRT yang terdampak kami beri Sembako, termasuk alat pelindung diri seperti handsanitizer dan masker karena ada juga yang masih berangkat kerja menggunakan angkutan umum dan tidak dapat APD dari majikan,” kata Nur menjelaskan.

Nur berharap SPRT Merdeka menjadi wadah bagi PRT serta memperjuangkan hak-hak yang selama ini tidak didapat. “Kami akan terbuka kepada siapa saja PRT dan memperjuangkan hak agar mendapat penghidupan yang layak,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here