BERBAGI

Mereka tak menandatangi kontrak meski bekerja sebagai pihak ketiga, selain itu tak mendapat jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta hak hari libur.

Serat.id – Hubungan kerja penyapu jalanan di Kota Semarang diduga tak sesuai aturan perburuhan yang berlaku. Hal itu dibuktikan oleh pengakuan salah satu penyapu jalanan yang selama ini bekerja di bawah tangungjawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang.

Tercatat mereka tak menandatangi kontrak meski bekerja sebagai pihak ketiga, selain itu tak mendapat jaminan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta hak hari libur.

“Saya tidak tau surat kontraknya dan tidak tanda tangan kontrak. Yang tanda tangan mandor saya,” kata seorang penyapu  jalnan di Kota Semarang, sebut saja  Vero (nama samaran), kepada serat.id.  

Baca juga : Ini Alasan Penyapu Jalanan Kota Semarang Laporkan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH

Bantah Ada Pemecatan, DLH Sebut Masa Kontrak Habis

PT Sarana Pariwara Nunggak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Vero telah bekerja sebagai penyapu jalanan sejak delapan tahun lalu, dengan upah Rp 2,7 juta sesuai upah minimum Kota Semarang, saban hari menjalani aktivitasnya mulai pukul 5.00 pagi hingga 13.00 siang. Namun ia tak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sehingga jika sakit dia terpaksa mengeluarkan biaya sendiri.

Tak hanya itu Vero juga tak menikmati libur seperti pekerja lain yang bisa menikmati akhir pekan atau liburan bersama keluarga. “Saya harus mencari pengganti saat lelah dan punya acara pribadi, kata Vero menambahkan.

Menurut dia, jika terpaksa tak ada penganti gaji dia dipotong. Hal itu jelas merugikan dia dan para pekerja lain yang punya nasib yang sama. Padahal kerja penyapu jalanan di Kota Semarang bukan suatu yang mudah, dia harus bertarung melawan kondisi alam dan prilaku pembuang sampah sembarangan.

“Kadang masih ada daun jatuh dan harus menyapu ulang,” kata  Vero menjelaskan.

Hal tersebut dilakukan karena adanya teguran dari mandor atau pengawas jika dirasa jalan tersebut kurang bersih.

Pegiat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Herdin Parjoangan, menilai hubungan kerja penyapu jalanan itu jelas melanggar aturan. Baik aturan wajib kontrak, pemenuhan BPJS dan hari libur.

Menurut Herdin seharusnya penyapu jalan di Kota Semarang memenuhi pasal 1320 KUH Perdata terdapat syarat-syarat suatu perjanjian yang sah salah satunya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. “Surat kontrak kerja harus si pekerja sendiri yang bertanda tangan,” kata Herdin.

Menurut dia, surat kontrak kerja bisa diwakilkan jika yang bersangkutan tidak paham hukum, mengalami halangan. “Tapi seharusnya memang pekerja itu sendiri yang tanda tangan,” kata Herdin menambahkan.

Sedangkan menurut Pasal 85 ayat (3) undang-undang ketenagakerjaan, mengatur kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh pada hari libur resmi untuk membayar upah kerja lembur.

“Pekerja yang layak sesuai dengan standar kemanusiaan bukan hanya mendapat upah layak tetapi juga hak libur. Tak boleh kemudian orang sakit dipaksakan untuk kerja,”  kata Herdin menjelaskan.

Menurut Herdin Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, mewajibkan pengusaha yang melanggar Pasal 85 ayat (3) kena sanksi pidana kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama 12 bulan. “Dan atau denda paling sedikit Rp10 juta paling banyak Rp100 juta,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Sapto Adi Sugihartono mengatakan penyapu jalan ditangani pihak ke tiga. “Mungkin yang layak diwawancarai pihak ketiga,” kata Sapto, saat menjawab lewat pertanyaan Whatshap.

Sapto juga membantah jika penyapu jalanan tidak didaftarkan BPJS, setahu dia mereka telah didaftarkan. Meski ia mengatakan tergantung dengan kontraktornya sebagai pihak ketiga yang mengerahkan tenaga penyapu jalanan.  (*) WP.1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here