BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang isinya larangan membuat keputusan yang menguntungkan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya dan penyalahgunaan wewenang daerah yang dipimpin.

Serat.id – Bupati Klaten Sri Mulyani terbukti bersalah terkait dengan bantuan kemasan handanitizer dari Kementerian sosial bergambar gambar dirinya. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan sanksi terkait kejadian itu.

“Sanksi tersebut tertuang dalam surat Kementerian Dalam Negeri RI tertanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Sri Wahyu Ananingsih, dalam keterangan resmi, Selasa, 7 Juli 2020.

Baca juga : Pilkada Serentak Jateng, Dua Sekda Ini Terbukti Melanggar

Puluhan ASN diduga tak Netral Dalam Tahapan Pilkada Jateng

Dua Daerah di Jateng Ini Paling Rawan Pilkada 2020

Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan salah satu poin meminta Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberikan pembinaan dan pengawasan berupa teguran kepada Bupati Klaten dalam kesempatan pertama, dan melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Menteri Dalam Negeri.

“Itu terkait kejadian akhir April lalu beredar foto botol hand sanitizer bantuan Kemensos yang ada gambar foto Bupati Klaten Sri Mulyani. Bawaslu Kabupaten Klaten menelusuri dan mendalami peristiwa tersebut,” kata Ananingsih menambahkan.

Ia mengatakan sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan Kabupaten Klaten mengkaji peristiwa tersebut.  Namun kesimpulannya tak memenuhi unsur pelanggaran undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Saat itu Bawaslu Klaten menyimpulkan peristiwa tersebut diduga melanggar undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Bawaslu Kabupaten Klaten kemudian meneruskan dugaan pelanggaran hand sanitizer ditempeli ada foto Bupati Klaten Sri Mulyani tersebut ke Kementerian Dalam Negeri RI. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti dalam bentuk surat yang menyebutkan beberapa larangan untuk para kepala daerah dan wakil kepala daerah membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Surat kementrian dalam negeri itu mengacu pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang isinya larangan membuat keputusan yang menguntungkan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya dan penyalahgunaan wewenang daerah yang dipimpin.

“Bawaslu Jawa Tengah menyambut baik tindakan Kementerian Dalam Negeri atas dugaan pelanggaran di Kabupaten Klaten. Meski hanya sanksi pembinaan dan teguran tapi setidaknya publik bisa menilai bahwa apa yang terjadi di Klaten merupakan tindakan yang dilarang,” kata Ananingish menjelaskan.

Bawaslu Jawa Tengah mengimbau kepada para kepala daerah dan wakil kepala daerah tak menyalahgunakan atau tak melakukan politisasi sejumlah bantuan sosial. Lembaga pengawasan Pemilu  itu akan terus mengutamakan pencegahan.

“Tapi jika pencegahan tak dihiraukan maka Bawaslu akan melakukan penindakan,” kata Ananingsih yang mengajak masyarakat melaporkan ke Pengawas pilkada,  jika mengetahui dugaan pelanggaran. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here