BERBAGI
Ilustrasi pencegahan korupsi. (Foto pixabay.com)

Koruptor, pengedar narkoba, dan pelanggar hukum berat lainnya tak berhak mendapat asimilasi. Hal itu diatur dalam PP No 32 Tahun 1999

Serat.id – Sepanjang April hingga Juli 2020, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pati telah melaksanakan program asimilasi terhadap 688 warga binaan.

Dari 688 warga binaan itu, sebanyak 361 orang di antaranya sudah habis masa kurungannya (bebas murni). Sementara 327 narapidana lainnya masih menjalani program tersebut.

“Pemberian asimilasi hanya bagi narapidana yang tidak terkena Peraturan Pemerintah (PP) No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun yang terkan yaitu koruptor, pengedar narkoba, dan pelanggar hukum berat lainnya. Di luar itu bisa mendapatkannya,” kata Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pati, Muhamad Nurseha kepada Serat.id, kemarin.

Baca juga : ICW : UU KPK Baru Matikan Agenda Pemberantasan Korupsi

Pegiat Antikorupsi di Semarang Minta Presiden Evaluasi Pansel KPK

Ratusan Sekolah di Jateng Terapkan Kurikulum Antikorupsi

“Sebagian narapidana masuk ke tahap integrasi. Mereka mendapatkan kelonggaran, seperti pelepasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat,” terang seusai menandatangani kerja sama dengan Yayasan Rehabilitasi AT-Tauhid Semarang di Jalan Gayamsari Selatan II Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Pembimbing Kemasyarakatan Madya Bapas Kelas II Pati, Endah Suhartini menambahkan, narapidana yang menjalani asimilasi itu tidak hanya berasal dari rumah tahanan (Rutan) se-Karisidenan Pati, yaitu Rutan Rembang, Blora, Pati, Kudus, Grobogan, dan Rutan Jepara. Namun, ada juga pelimpahan dari Bapas lain.

“Misalnya, dari Bapas di wilayah Jawa Timur diserahkan ke kami. Karena alamat domisilinya di wilayah kami. Kami akan berkoordinasi dengan Bapas yang menangani sebelumnya untuk membimbing warga binaan yang menjalani asimilasi,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, pada dasarnya asimilasi dilakukan di dalam Rutan. Namun, karena ada pandemi Covid-19, akhirnya warga binaan melakukannya di luar, sama seperti program integrasi.

“Mereka wajib lapor seminggu sekali secara daring. Nanti kalau sudah aman, baru datang ke Rutan,” terangnya.

Terkait dengan masa kurungan penjara, Endah mencontohkan, misalnya ada narapidana yang divonis 2 tahun, maka pelaksanaan masa kurungan penjara dibagi waktunya.

Jika baru menjalani 2/3 kurungan penjara, maka narapidana tersebut baru menjalankan setengah asimilasi. Berbeda dari integrasi, narapidana menjalani sisa masa pidana di luar Rutan.

“Bapas bertanggung jawab terhadap warga binaan yang menjalani program asimilasi, baik di dalam maupun di luar Rutan karena kebijakan Covid-19 serta program integrasi,” imbuhnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here