BERBAGI
Ilustrasi PHK sepihak pixabay.com

“PHK dengan alasan efisensi seharusnya dibarengi dengan tutupnya perusahaan secara permanen,” Taufiqurrohman, Divisi Serikat Pekerja AJI Jakarta

Serat.id – Kumparan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawannya hanya dalam jangka waktu kurang dari sepekan sejak pengumuman akan dilakukan PHK. Proses PHK pertama kali disampaikan CEO Kumparan melalui email kepada seluruh karyawan pada Minggu, 21 Juni 2020

“Isinya, menjelaskan manajemen melihat ada dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap sektor media,” kata salah satu karyawan Kumparan, Nurul Nur Azizah, Jum’at, 10 Juli 2020

Baca juga : Pekerja Media Suara Merdeka Di-PHK Sepihak saat May Day

BINCANG SERAT: PHK Sepihak Pekerja Media Suara Merdeka

Eksklusif, Kronologi PHK Sepihak Pekerja Media iNewsTV Semarang

Nurul mengatakan manajemen Kumparan mengeklaim telah mengurangi biaya operasional untuk mengatasi dampak pandemi terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sedangkan karyawan yang masuk dalam daftar PHK akan menerima email dari manajemen.

“Selang beberapa jam di hari yang sama, sejumlah karyawan menerima email tersebut,” kata Nurul menjelaskan.

Ia mengaku menerima email berisi undangan pertemuan CEO dan HRD yang ditembuskan kepada redaktur bisnis pada Senin, 22 Juni 2020 siang. Nurul baru menyadari pada sore harinya, bahwa dia termasuk ke dalam daftar karyawan yang akan di-PHK.

Saat pertemuan dengan manajemen pada 23 Juni 2020, ia disodori Surat Perjanjian Bersama untuk mengakhiri masa kerja, dengan nilai kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan. Akan tetapi, Nurul meminta penjelasan mengapa dia masuk dalam daftar PHK. Namun manajemen hanya menjelaskan secara umum bahwa pandemi berdampak terhadap arus kas Kumparan, tanpa menjelaskan secara lebih detail.

Masih belum menerima penjelasan manajemen, Nurul meminta waktu untuk mempertimbangkan tawaran PHK terhadap dirinya. Ia masih belum bisa menerima tawaran PHK itu karena proses sosialisasi PHK yang terkesan mendadak. Selain itu ia dipaksa harus menandatangani Surat Perjanjian Bersama yang ditawarkan perusahaan.

Tak hanya itu, meski belum menerima tawaran PHK dan belum menandatangani Surat Perjanjian Bersama tersebut, ia langsung diminta mengembalikan peralatan kantor berupa ponsel, laptop, dan aksesnya ke aplikasi pekerjaan milik kantor ditutup.

Ironisnya ia juga sudah tidak diberikan penugasan dari kantor. Kondisi tersebut menyebabkan Nurul kesulitan untuk kembali bekerja.

Upaya berkomunikasi dengan manajemen Kumparan dilakukan melalui pertemuan Bipartit pada Selasa, 7 Juli 2020 di Kantor Kumparan. “Namun pertemuan itu tidak mencapai kesepakatan antara pekerja dengan manajemen,” kata Nurul menjelaskan.

Ketua Divisi Serikat Pekerja AJI Jakarta, Taufiqurrohman mengatakan undangan pertemuan Bipartit sebelumnya yang diajukan oleh Nurul dan kuasa hukumnya di LBH Pers Jakarta pada Senin, 29 Juni 2020, juga tidak dihadiri oleh manajemen.  

“Tidak tercapainya kesepakatan pada pertemuan Bipartit itu disebabkan manajemen Kumparan tetap memasukkan Nurul dalam daftar karyawan yang terkena PHK,” kata Taufiqurrohman.

Dalam pertemuan Bipartit, Manajemen Kumparan menyebut alasan perusahaan melakukan PHK adalah dalam rangka efisiensi arus kas perusahaan akibat pandemi Covid-19. “Padahal berdasarkan ketentuan, PHK dengan alasan efisensi harus dibarengi dengan tutupnya perusahaan secara permanen,” kata Taufiqurrohman menambahkan.

Ia mengacu undang-undang nomor  13 Tahun 2003 pasal 164 ayat (3) yang telah diubah normanya oleh putusan Mahkamah Konstitusi No: 19/PUU-IX/2011.

Kemudian, AJI Jakarta dan LBH Pers, juga melihat alasan keputusan PHK yang dilakukan oleh manajemen karena arus keuangan Kumparan terdampak krisis akibat pandemi itu tidak beralasan. AJI Jakarta dan LBH Pers juga menemukan fakta bahwa Kumparan melakukan penambahan karyawan baru yang dilakukan pada awal Juli 2020.

“Kami mendesak manajemen Kumparan untuk mempekerjakan kembali Nurul sebagaimana mestinya. Termasuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dalam sengketa ketenagakerjaan, kata Taufiqurrohman menegaskan.

Ia juga minta Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan atas proses PHK dan sengketa ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Kumparan dan industri media lain. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here