BERBAGI
Ilustrasi,pixabay.com

Keberadaan difable memang rentan di tengah masyarakat, dia hadir dengan keterbatasan tak seperti yang lain.

Serat.id –  Menik Murwani masih ingat betul peristiwa beberapa waktu lalu saat diundang pemerintahan kelurahan untuk bermusyawarah membahas pedagang kaki lima, tempat dia selama ini berjualan di pasar rakyat di lokasi tempat ia tinggal. Menik merupakan penyandang difabel tuna daksa yang harus naik  ke lantai dua tempat rapat, namun tak ada sekalipun petugas yang membantu atau sekedar mengarahkan.

“Mereka seperti kurang peka dan abai begitu saja. Padahal saya tidak dapat berjalan. Ke mana mana harus pakai kursi roda,” kata Menik kepada serat.id.

Baca juga : Jurnalis Penyandang Disabilitas Alami Kekerasaan Saat Meliput Ahmad Dhani

Bawaslu Kota Semarang Libatkan Disabilitas Kawal Pemilu 2019

Peduli Gempa Palu, Penyandang Disabilitas Lelang Batik Ciprat

Saat itu banyak yang abai terhadap kondisinya, tak hanya petugas kelurahan, meski banyak tamu undangan lain yang turut hadir di sana. “Padahal pada saat itu ada aparat TNI-Polri juga, tapi juga abai,” kata menik menambahkan

Menik sadar keberadaan difable memang rentan di tengah masyarakat, dia hadir dengan keterbatasan tak seperti yang lain. Meski tak jarang mereka punya kelebihan bisa berpartispasi halnya manusia normal. Namun untuk kekurangannya ia membutuhkan perhatian, termasuk kepekaan sosial oleh keterbatasan yang ia alami.

Toh Menik sebenarnya tak perlu susah payah mendatangi undangan musyawarah itu, karena kondisinya yang terbatas. Namun, karena dia tak ingin berpangku tangan kepada orang lain, maka ia paksakan untuk datang.

“Saat ini pasar rakyatnya sudah tutup, karena sepi pengunjung. Saat itu saya ingin berjualan pernak-pernik, hand craf karya teman-teman lainnya,” kata menik menjelaskan

Dia berharap, pengalamannya itu tidak terulang kembali atau menimpa kaum difabel lainnya. Karena, bagaimanpun kaum difabel butuh perhatian di samping bersosialisasi. Meski ia mengakui secara umum Pemerintah Kota Semarang sudah berusaha memfasilitasi komunitasnya. “Namun, hal itu belum cukup, sikap tenggang rasa publik saling membantu itu kami butuhkan,” katanya.

Kisah dialami Menik ini juga hanya sebagian kecil kaum difabel lainnya di Kota Semarang yang masih perlu perhatian dari publik.  Pengalaman serupa juga dialami Muhammad Hilal Huda, penyandang difabel di Kota Semarang saat didelegasikan pimpinannya mendata sesama nasib di salah satu kantor kelurahan untuk keperluan bantuan kebutuhan pokok.

“Saya tanya jumlah penyandang disabilitas di kelurahan itu. Tapi petugasnya menjawab dengan singkat, tidak tahu. Saya berbalik tanya, lho kok tidak tahu, kan staf di sini petugas bagian kesejahteraan sosial juga,” kata Huda, menceritakan.

Menurut Huda, petugas tersebut baru melayani dan minta waktu sejenak untuk mencari data yang kemudian memberikan kepada Huda.

“Alasanya data terselip. Akhirnya data tersebut diberikan. Kalau di kelurahan saya data memang sudah ada. Tapi pihak kelurahan tidak tahu detailnya,” kata Huda menjelaskan.

Sabar Subadri, pelukis penyandang difable kaki asal Kota Salatiga menyebut keterbatasan fisik kelompok rentan tak menjadi alasan mereka berhenti berkarya. Ia mengaku banyak kelompok difabel yang justru kreatif dan produktif.

“Saya, anda, dan kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal bagaimana cara berfikir dan mengolahnya,” kata Sabar memberikan motivasi kepada rekanya sesama penyandang disabilitas.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) Dinsos Kota Semarang, Tri Waluyo mengatakan, Pemkot Semarang sudah berusaha memfasilitasi penyandang disabilitas dari akses infrastruktur maupun ketrampilan. “Hampir jalan-jalan utama di Kota Semarang sudah tersedia jalur khusus bagi penyandang disabilitas, masuknya jalur kuning. Misalnya Jalan Dr Wahidin, Jalan Pemuda, dan sejumlah jalan lainnya,”  kata Tri Waluyo

Kebijakan lain khusus kelompok rentan juga kesempatan  penyerapan kerja sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas. Yang salah satu poin utama ialah mengakomodir penyandang difabel baik untuk pegawai aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai swasta.

“Untuk ASN porsinya dua persen. Sementara untuk pegawai swasta atau perusahaan minimal satu persen. Cuma kadang-kadang, teman-teman difabelnya ini yang tidak masuk kualifikasinya. Akhirnya kami lebih dorong ke sektor wirausaha,” kata Waluyo menjelaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here