BERBAGI
Gerakan Masyarakat Menggugat (Geram) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Pahlawan Semarang

Pemerintah dan DPR yang kekeh melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law menandakan tidak memiliki rasa empati terhadap rakyat kecil dan buruh

Serat.id – Sebanyak 27 organisasi yang tergabung dalam aliansi Gerakan Masyarakat Menggugat (Geram) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Pahlawan Semarang.

Dalam aksi itu mereka menyuarakan beberapa tuntunan, seperti menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dan meminta menyetop pemberhentian hubungan kerja (PHK) secara masal dengan alasan Covid-19.

Mereka juga mendesak pemenuhan tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja secara penuh 100 persen. Selain itu membebaskan biaya pendidikan di semua tingkatan.

Kemudian, meminta segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Massa aksi juga menolak RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Tak hanya itu, mereke juga menuntut stop komersialisasi biaya tes Covid-19, baik rapid test maupun swab test.

“Penekanan di sini lebih pada RUU Omnibus Law. Pemerintah melalui DPR dengan bebalnya tetap kekeh melanjutkan pembahasan RUU itu di tengah Pandemi Covid-19, tanpa melibatkan masyarakat,” kata Ketua Konfederasi Kongres Aliansi Serikat  Buruh Indonesia (Kasbi) Jawa Tengah, Mulyono, Kamis, 16 Juli 2010.

Baca juga : Tolak RUU Omnibus Law, Aktivis dan Buruh Kembali Turun ke…

Sidang pembahasan Omnibus Law di DPR dinilai Cacat Hukum

Buruh Semarang Tuding Wakil Rakyat di Senayan Berkhianat

Menurut Mulyono, dengan dilanjutkannya pembahasan RUU Omnibus Law, semakin menguatkan kayakinan masyarakat, bahwa pemerintah dan DPR berpihak kepada kepentingan tertentu.

Salah satu koordinator lapangan, Aziz Rahmad Ahmadi menambahkan, dengan dilanjutkannya pembahasan RUU Omnibus Law di tengah pandemi Covid-19 dan tidak fokus terhadap pencegahan penularaan Covid-19 menandakan pemerintah maupun DPR tidak memiliki rasa empati kepada rakyat kecil maupun buruh.

“Patut diduga sikap ngotot pemerintah dan DPR kepentingan kelompok tertantu,” terangnya.

Aziz juga menyinggung soal gelombang PHK yang terus berlanjut dengan alasan Covid-19. Merujuk data pemerintah yang diperbaharui pada April 2020, terdapat 1,94 juta pekerja terkena PHK. Rinciannya, pekerja terdampak Covid-19 sebanyak 44.760 orang dari 30.794 perusahaan.

“Alasannya, perusahaan terdampak Covid-19. Ini dari sektor informal. Sementara di sektor formal, sekitar 1,5 juta pekerja dari 83.546 perusahaan di rumahkan,” terangnya.

Sementara terkait THR, Aziz mengatakan, THR merupakan pendapatan non-upah. Untuk itu, pengusaha wajib membayar paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Menurutnya, pemberian THR sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

“Kementerian Ketenagakerjaan juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pemberian THR Tahun 2020 oleh perusahaan di tengah Covid-19,” tandasnya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here