BERBAGI
Ilustrasi kekerasan (foto pixabay.com)

Warga memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Sebaliknya, pemerintah desa harus transparan terkait program dan anggaran yang dikelolanya

Serat.id – Ario Bayu Prakoso didampingi beberapa warga Desa Ngemplak, Kecamatan Gebang, Kaupaten Purworejo melaporkan kasus penganiayaan yang menimpanya ke Polres Puworejo, Jumat, 24 Juli 2020.

Adapun penganiayaan itu diduga terjadi karena sebelumnya korban mendorong adanya transparansi penggunaan dana desa.

Hal itu disampaikan Direktur LBH Semarang Zainal Arifin kepada Serat.id, Sabtu, 25 Juli 2020.  ’’Mereka melaporkan kasus tersebut ke polisi setelah berkonsultasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang,’’ katanya.

Baca juga : Penganggaran Dana Desa Menjadi Rujukan Bank Dunia

Pemidanaan Farid Gaban, Kuasa Hukum : Pemerintah Tak Boleh Alergi…

Pemidanaan Farid Gaban Menuai Kecaman

Dia menjelaskan, kejadian itu bermula pada Rabu, 22 Juli 2020, sekitar pukul 11.00, Kepala Desa Ngemplak bersama rombongan yang berjumlah sekitar delapan orang datang ke rumah Bayu.

Mereka menggedor-gedor pintu. Tak berselang lama, Bayu membuka pintu dan mempersilakan kepala desa dan rombongannya untuk duduk di teras rumah. Bayu lalu menanyakan tujuan kedatangan kepala desa beserta rombongan tersebut. 

Berdasarkan keterangan Bayu, kata dia, kepala desa itu menuduh Bayu bersama warga lain berusaha manjatuhkannya.

Saat itu, Bayu belum memahami yang disampaikan kepala desa. Sebab, disampaikan secara tidak jelas dan emosional sembari mendorong tubuh Bayu.

Beberapa orang itu lalu mendekati Bayu. Bahkan, di antara mereka ada yang memukul Bayu menggunakan alat plesteran kayu sepanjang 60 sentimeter.

Ada juga yang mengangkat dan mendorong daun meja marmer ke arah Bayu. Tidak hanya itu, salah seorang perangkat desa berinisial MI juga ikut menganiaya dengan cara menendang kepala bagian Bayu.

’’Akibat penganiayaan tersebut Bayu mengalami luka memar di bagian kepala dan bagian tubuh lainnya,’’ ujarnya.

Setelah penganiayaan tersebut, kata dia, sorenya Bayu ke RSUD dr Tjitrowardojo Purworejo untuk mendapatkan pengobatan dan melakukan rekam medis guna bahan pelaporan ke polisi.

Dia menjelaskan, hingga kini Bayu belum mengetahui alasan kemarahan Kepala Desa Ngemplak beserta rombongannya tersebut. ’’Bayu menduga kemarahan tersebut berkaitan dengan aktivitasnya dan warga lain yang sedang mendorong transparansi penggunaan dana desa,’’ jelasnya.

Dia mengatakan, Bayu dan warga lainnya mengakui sebelumnya berkirim surat kepada Bupati Purowrejo agar melakukan audit di Desa Ngemplak terkait adanya dugaan penyalahgunaan penggunaan dana desa. Warga juga telah berkonsultasi dengan inspektorat terkait hal tersebut.

Atas kejadian itu, Syukron Salam, akademisi yang juga anggota Perkumpulan Jateng Corruption Watch menyayangkan terjadinya penganiayaan terhadap warga di Purworejo tersebut.

’’Yang perlu diketahui, warga memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan program di desa. Sebaliknya sudah menjadi kewajiban pemerintah desa untuk terbuka dan transparan terhadap program dan anggaran yang dijalankan dan dikelolanya,’’ tandasnya.

Lebih lanjut, Syukron meminta kepada Kepolisian Resort Purworejo untuk menindak pelaku penganiayaan dan memberikan perlindungan terhadap korban yang sudah bisa dikategorikan sebagai pegiat antikorupsi ini. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here