BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Serat.id –  Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dari Universitas 17 Agustus Semarang, Indra Kertati, mengaku prihatin dengan tingginya pernikahan perempuan di usia anak saat pademi Covid-19.  Kertati menyatakan fenomena itu anak menikah di usia dini kali ini sebagai hadiah terburuk di i Hari Anak Nasional.

“Harus ada upaya afirmatif yang bukan saja dari pemerintah, namun juga dari tokoh masyarakat, ormas, termasuk secara khusus orang tua,” kata Kertati dalam keterangan resmi yang dikirim ke serat.id, Minggu 26 Juli 2020.

Baca juga : Pendemi Covid-19, Permintaan Dispensasi Umur di Semarang Meningkat

Syekh Puji Lolos dari Jerat Hukum

Hidupku untuk Masa Depan Anakku

Menurut Kertati, upaya afirmasi yang harus digerakan secara khusus meningkatkan pendidikan seks khususnya pada reproduksi sehat. Selain itu daya jangkau pemerintah daerah dapat diperluas dengan meletakan tanggungjawab pada pemerintah desa dan kelurahan.

“Orang tua, tokoh masyarakat, juga wajib untuk mendengarkan suara anak-anak, mencegah pacaran dengan kekerasan, mengembalikan marwah pendidikan agama sebagai basis dalam pencegahan perkawinan anak,” kata Kertati menjelaskan.

Ia menilai trend nikah muda yang dipertontonkan di TV , berita-berita artis atau tokoh terkenal, maupun tontonan film layar lebar  menginsipirasi remaja mengambil keputusan untuk menikah usia muda.

Sedangkan anggapan bahwa menikah muda akan memberikan kesempatan bagi remaja putri bisa mencapai karir tinggi setelah usai melahirkan anak-anaknya sebagai informasi yang menyesatkan.  Ia menjelaskan seharusnya pandemi covid-19, sebagai momentum meleburkan diri dalam keluarga untuk membangun spiritualitas sosial.

Menggunakan ajaran kebaikan, ketulusan dan saling menolong antara sesama mencegah kekerasan berbasis seksual yang terjadi pada remaja dengan pacaran yang vulgar. “Semua harus bertanggungjawab. Sebagai mahkluk sosial, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah hal wajar dan harus menjadi nilai-nilai yang dihormati,” kaa Kertati menegaskan.

Pernikahan dini, apa lagi di tengah pandemi ini dinilai sebagai persoalan yang tidak sederhana. Dampak perkawinan di bawah usia kawin ini saling berkaitan. Kertati menyebut bagi anak perempuan setelah hamil dan melahirkan, akan malu untuk bersekolah. Biasanya putus sekolah akan ternjadi.

Jika mereka di keluarga miskin, makan akan muncul kemiskinan baru karena mereka belum memiliki pekerjaan dan mereka tetap harus sekolah dan menghidupi diri. “Belum lagi persoalan lain seperti kesehatan, ekonomi, tenaga kerja dan beban-beban lainnya,” katanya.

Tercatat pernikahan di bawah usia terjadi Kabupaten Jepara, hal itu dibuktikan permohonan dispensasi kawin ke kantor urusan agama selama Januari hingga Juli 2020 mencapai 234 kasus,  atau meningkat drastis dari waktu yang sama tahun 2019 sebanyak 146 kasus.

Beberapa kabupaten di Jawa Tengah juga mengalami peningkatan, di antaranya Kabupaten Kendal mencapai 179 kasus, atau naik naik dari tahun 2019 sebanyak 125 kasus.  Kabupaten Rembang mencapai 150 kasus atau naik dari tahun 2019 sebanyak 70 kasus. Serta Kabupaten Demak 157 tahun 2020 dalam kurun 6 bulan.

Serta  Kabupaten Blora melonjak mencapai 203 atau naik dua kali lipat dari tahun 2019 sebanyak 100 kasus. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here