BERBAGI
Ilustrasi, ValynPi14/pixabay.com

“Penyegelan dilakukan jajaran aparat pemerintah Kabupaten Kuningan itu pelanggaran atas hak beragama,”

Serat.id –  Penyegelan bakal pemakaman keluarga atau pasarean sesepuh Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan menuai kecaman. Lahan bakal pemakaman itu milik pribadi berada di Curug Goong, Desa Cisantana, Cigugur, Kabupaten Kuningan.

“Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Senin, 20 Juli 2020, adalah tindakan melanggar hukum,” kata juru bicara koalisi dukung AKUR,  Nia Sjariudin,  dalam keterangan resmi yang diterima serat.id, Rabu 29 Juli 2020.

Baca juga : Pemotongan Pusara Salib, Pelita : Kami Menyesalkan Sikap Intoleransi

Kampanyekan Toleransi, Sinta Nuriyah Sahur di Gereja Semarang

Belajar Toleransi dari Dusun Tertua di Kaki Gunung Merbabu

Nia mengatakan pembangunan bakal makam sesepuh masyarakat AKUR Sunda Wiwitan adalah bagian dari ekspresi atau pengamalan beragama dan berkepercayaan atau berkeyakinan yang dilindungi oleh Konstitusi Republik Indonesia.

“Penyegelan dilakukan jajaran aparat pemerintah Kabupaten Kuningan itu pelanggaran atas hak beragama atau berkepercayaan warga AKUR Sunda Wiwitan,” kata Nia menambahkan.

Tercatat penyegelan lahan itu berdasarkan Surat Satpol PP Pemerintah Kabupaten Kuningan tertanggal 17 Juli 2020 atas nama Kepala Satpol PP Indra Purwantoro, S.AP. Pemkab Kuningan beralasan tindakan penyegelan adalah surat teguran ketiga Satpol PP terhadap Sdr. Gumirat Barna Alam selaku pemilik bangunan bakal pasarean dengan alasan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Padahal, menurut Nia Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (1) menyatakan, Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Sedangkan  ayat (2) menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya;

“termasuk Pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” kata Nia menjelaskan.

Menurut Nia, Bupati Kuningan Acep Purnama dan seluruh jajarannya seharusya berkewajiban memfasilitasi warga AKUR Sunda Wiwitan untuk membangun bakal pesarean sesepuhnya.

Sedankan pengurusan IMB pembangunan bakal pemakaman adalah bentuk bentuk diskriminasi yang sangat nyata. “Maka, penyegelan bakal pesarean adalah tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sangat serius,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here