BERBAGI
PHK kartun
Ilustrasi PHK, sepihak pixabay.com

Kasus PHK dilakukan perusahaan media dengan dalih pandemi Covid-19.

Serat.id – Dewan Pers  diminta melindungi pekerja media dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan media secara semena-mena. Permintaan itu disampaikan terkait munculnya sejumlah kasus PHK dilakukan perusahaan media dengan dalih pandemi Covid-19.

“Persoalan ketenagakerjaan itu terjadi di perusahaan media di semua platform, yakni media cetak, daring, televisi, dan radio,” kata pengacara publik LBH Pers Ahmad Fathanah, dalam siaran pers yang diterima serat.id, Sabtu 1 Agustus 2020.

Baca juga : Perusahaan Media Ini PHK Karyawan Dengan Dalih Pandemi

Dewan Pengawas Baru LKBN ANTARA, Ini Harapan Pekerjanya

Pekerja Media Suara Merdeka Di-PHK Sepihak saat May Day

Ia menyebutkan Posko pengaduan ketenagakerjaan yang dibuka lembaganya bersama LBH Pers hingga 28 Juli 2020 telah menerima 110 pengaduan persoalan ketenagakerjaan. Persoalan ketenagakerjaan meliputi penundaan upah, pemotongan upah, dirumahkan dengan pemotongan upah, PHK dengan pesangon, dan PHK tanpa pesangon.

“Ini mejadi catatan kami, selain akan kami dorong ke perjuangan pemenuhan hak. Salah satunya minta dewan pers ikut melindungi,” kata Ahmad menambahkan.

Menurut dia, dari 110 pengaduan itu tidak serta-merta mencerminkan jumlah korban yang mengalami persoalan ketenagakerjaan. Berdasarkan data dari formulir pengaduan yang disebar secara daring sejak Maret lalu, ada satu pengaduan yang mewakili beberapa orang yang mengalami kasus di perusahaan yang sama.  

Kebanyakan perusahaan media berdalih melakukan efisiensi untuk bisa bertahan di masa pandemi. Namun pada saat mendalami lebih lanjut pengaduan yang masuk, fakta yang ditemukan perusahaan media tidak menggunakan mekanisme Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan terkait pasal 164 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011.

“Putusan MK itu menyatakan bahwa alasan efisiensi harus dibarengi dengan tutupnya perusahaan secara permanen,” kata  Ahmad menjelaskan.

Ia menilai perusahaan media yang telah memPHK berdalih efisiensi, namun faktanya mereka memPHK tidak sesuai dengan ketentuan.

Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli menekankan agar perusahaan media tidak melakukan tindakan yang merugikan pekerja media. “Perusahaan media harus terbuka dengan menyampaikan kondisi perusahaan kepada pekerja media,” kata Arif.

Menurut Arif, ketika perusahan belum bisa mengatasi persoalan kesulitan keuangan maka pilihan terbaik dari yang terburuk adalah dengan membagi “sakit” yang dialami. Misalnya, kesulitan keuangan perusahaan itu dibagi dengan pemotongan gaji kepada seluruh awak perusahaan dari karyawan level atas hingga level bawah.

“Tetapi dengan berpedoman dengan aturan yang ada,” kata mantan pemimpin redaksi Majalah Tempo itu.

Dewan Pers bersama organisasi pers membentuk Desk Media Sustainibility untuk mengatasi kondisi keuangan perusahaan media. Dalam pertemuan Dewan Pers, organisasi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate secara virtual pada 24 Juli lalu, pemerintah menyepakati memberikan insentif kepada perusahaan media.

Menurut Arif, ada enam insentif yang diberikan, seperti pembebasan pajak PPH 21, penundaan biaya listrik, penundaan biaya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, potongan pajak korporat.

“Termasuk biaya impor kertas, dan alokasi anggaran iklan lembaga dan kementerian untuk media,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here