BERBAGI
aksi pekerja media
Aksi Solidaritas pekerja media Suara Merdeka, dok serat.id

Lesunya perekonomian tidak ujug-ujug membuat perusahaan media melakukan PHK pekerja media. Baginya, dengan adanya work from home (WFH) justru dapat menekan biaya operasional media.  

Serat.id – Ketua Divisi Organisasi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Suwarjono, membenarkan persoalan ketenagakerjaan saat ini menjadi tatangan tersendiri  bagi media siber. Suwarjono mengungkapkan hasil survei internal AMSI kepada 320 anggota pada 25 April hingga 5 Mei 2020 menemukan ada empat media melakukan PHK.

“Selain itu, 20 persen anggota melakukan pemotongan gaji dan tunjangan hari raya, 15 Persen menunda gaji, dan 80 persen anggota membatalkan perekrutan karyawan baru,” kata Suwarjono, saat diskusi daring “Menjaga Iklim Pers Yang Sehat Bagi Perusahaan dan Pekerja Media” yang digelar oleh AJI Jakarta dan LBH Pers pada 28 Juli 2020.

Baca juga : Pekerja Media Harian Wawasan Layangkan Permohonan Bipartit

Puluhan pekerja Media di Jakarta mengadu masalah THR

AJI Semarang Minta Pemerintah Jateng Peduli Pekerja Media

Suwarjono menyebutkan jika pandemi masih terus berlangsung dan pendapatan perusahaan media tak naik maka dampaknya bisa saja mereka memikirkan apakah bergabung dengan media lain atau tutup.

Lesunya perekonomian tidak ujug-ujug membuat perusahaan media melakukan PHK pekerja media. Baginya, dengan adanya work from home (WFH) justru dapat menekan biaya operasional media.  

“Selain itu, media online harus membangun kolaborasi dengan media daerah dengan menggunakan metode iklan progamatik,” kata Suwarjono  menambahkan.

Kerja sama itu bisa transaksi iklan yang berjalan secara otomatis berdasarkan rekam jejak dan dioptimasi dengan teknologi. Ia menilai PHK masih terlalu dini jika dilakukan sekarang ini.

“Karena masih banyak tahapan yang bisa dilakukan oleh berbagai media,” kata Suwarjono menjelaskan.  

Anggota AJI Jakarta, Luviana dalam penelitian dan pengalaman sebagai peekrja media menyebutkan ada empat cara perusahaan media melakukan PHK, di antaranya pekerja media yang mendirikan serikat, kritis, tidak sependapat dengan manajemen, dan dalam kondisi pandemi.

Luviana menyoroti kasus Nurul Nur Azizah, yang bekerja di Kumparan.com dan mendadak diberitahu bahwa dirinya masuk ke dalam daftar PHK bersama pekerja-pekerja lainnya. “Perusahaan berdalih melakukan PHK dengan alasan kesulitan keuangan akibat pandemi. Menurutnya, perusahaan harus terbuka terhadap kondisi keuangannya apabila memang kesulitan keuangan,” kata Luviana.

Tercatat saat ini Nurul sedang bersiap untuk tahapan Tripartit di Suku Dinas Jakarta Selatan pada 18 Agustus nanti.

Repotnya, kata Lutfina karyawan selama ini tidak tahu data pemasukan iklan dan keuntungan perusahaan yang diketahui pekerja. “Tidak diketahui juga transaksi ekonomi dan politik di media,” ujar Pemimpin Redaksi Konde.co itu.

Maraknya PHK pekerja media, menurut Luviana, seharusnya menjadi perhatian Dewan Pers. Dewan Pers harus didorong membuat kebijakan untuk melindungi pekerja media dengan memberikan rekomendasi kepada perusahaan media untuk berhenti melakukan PHK serta mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Kalau perlu melakukan intervensi pada proses tripartit serta memberikan rekomendasi dalam perspektif Hak Asasi Manusia,” katanya.

Hal tersebut selaras dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers. Pasal 18 menyebutkan PHK wartawan dan karyawan Perusahaan Pers dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemerdekaan pers.

Sedangkan pasal 19 menyatakan PHK wartawan dan karyawan Perusahaan Pers harus mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan. “Dewan Pers harus didesak agar ada perimbangan kepentingan industri pers dan pekerja media,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here