BERBAGI
mahasisa serat.id
Sejumlah aktivis mahasiswa di Kota Semarang menggelar aksi solidaritas mengenang 14 tahun Munir.

Aduan itu itu sebagai cara lain mahasiswa Unnes yang sebelumnya mengajukan Permohonan Uji Materi Permendikbud nomor 25 Tahun 2020

Serat.id – Mahasiswa Unnes mengadukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) pada Rabu, 22 Juli 2020.  Aduan itu itu sebagai cara lain mahasiswa Unnes yang sebelumnya mengajukan Permohonan Uji Materi Permendikbud nomor 25 Tahun 2020 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengenai biaya kuliah di masa Pandemi yang harus ditanggung oleh mahasiswa.

“Mendikbub malah bertindak sebaliknya, dengan menerbitkan Permendikbud 25 tahun 2020. Aturan tersebut semakin melegitimasi penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat,” kata perwakilan mahasiswa Unnes, Franscollyn Mandalika, Selasa 4 Agusus 2020.

Berita terkait : Ini Alasan Mahasiswa Unnes Minta Uang Kuliah Tunggal dikembalikan

Ini Alasan Hukum Mahasiswa Unnes Ajukan Uji Materi Biaya Kuliah

Mahasiswa Unnes minta pengembalian UKT minimal 50 persen

Mandalika mengatakan telah melaporkan Nadiem Makariem ke Komnas HAM dalam kapasitas meneteri negara yang mewajibkan mahasiswa membayar UKT secara penuh, termasuk dalam situasi Pandemi Covid-19 ini.

Meski Menteri Nadiem sudah menjawab persoalan dan tuntutan mahasiswa. Namun Mandalika menilai jawaban menteri pendidikan dan  kebudayaan itu omong kosong belaka. “Sebab tidak mempertimbangkan perspektif kedaruratan bencana secara komprehensif yang telah ada aturanya, yakni Kepres Nomor 11 tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat dan Kepres nomor 12 Tahun 2020 Darurat Bencana Non alam,” kata Mandalika menjelaskan.

Bukti lain, aturan ini telah mengebiri hak-hak mahasiswa, yaitu dengan dilegitimasi nya Perguruan Tinggi dalam melakukan pemungutan Iuran Pengembangan Institusi/Uang Pangkal (diluar UKT). Kebijakan pungutan Uang Pangkal tersebut seharusnya tidak layak untuk diterapkan, karena negara seakan lepas tangan dalam urusan Pendidikan, terlebih dalam Permendikbud nomor 25 tahun 2020 tidak diatur mengenai batasan persentase maksimal Perguruan Tinggi dapat memungut Uang Pangkal dari mahasiswa baru jalur seleksi mandiri.

“Dengan demikian tidak sedikit mahasiswa yang harus terpaksa putus pendidikan karena biaya pendidikan yang tidak terjangkau serta mencekik,” katanya.

Rektor Unnes Fathur Rokhman mendukung penuh kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim, hal itu disampaikan fathur saat rapat pimpinan secara Daring, Senin, 3 Agustus kemarin

“Mas Nadiem Makarim selaku Mendikbud  telah melakukan berbagai kebijakan untuk meringankan biaya kuliah mahasiswa selama pandemi,” kata Fathur.

Ia mengatakan kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 akan didukung secara penuh.  Fathur beralasan Permendikbud itu akan  memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa PTN yang menghadapi kendala finansial selama pandemi Covid-19. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here