BERBAGI
Ilustrasi demonstrasi. (Pixabay.com)

Bagi buruh, Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan menambah pengangguran dan memperburuk kondisi pekerja karena memudahkan PHK.

Serat.id – Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR pada 14 – 16 Agustus mendatang, untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Unjuk rasa yang bakal diikuti organisasi buruh, nelayan, petani dan mahasiswa tersebut akan digelar saat Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan parlemen pada Jumat, (14/8), menandai dimulainya masa sidang V tahun sidang 2020.

“Aksi ini tidak hanya dilaksanakan di depan Gedung DPR, tetapi juga di 17 provinsi,” kata Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kepada Serat.id, Kamis, (6/8/2020).

Baca juga : Stop Pembahasan RUU Omnibus Law, Segera Sahkan RUU PKS

Tolak RUU Omnibus Law, Aktivis dan Buruh Kembali Turun ke…

Sidang pembahasan Omnibus Law di DPR dinilai Cacat Hukum

Gebrak menilai DPR tidak menunjukan keberpihakan kepada rakyat, dengan secara terburu-buru mengesahkan Omnibus Law. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi negara dengan memuat pasal-pasal yang merugikan rakyat.

Bagi buruh, Omnibus Law RUU Cipta Kerja malah akan menambah pengangguran dan memperburuk kondisi pekerja dengan memudahkan PHK serta melenggangkan sistem kontrak kerja dan alih daya.

Sementara bagi petani, pemerintah akan dengan mudah merampas lahan dengan dalih penciptaan lapangan kerja sehingga kedaulatan pangan terancam kepentingan industri bagi investor.

“Omnibus Law ini, selain membahayakan buruh juga membahayakan petani. Makanya nanti akan ada perwakilan tani yang turun bersama serikat tani,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam audensi perwakilan masa aksi Gebrak  pada 16 Juli dengan Wakil Ketua DPR dan Ketua Badan Legislasi (Baleg) di Gedung Nusantara 3, mereka memastikan untuk tidak akan melakukan sidang dan rapat membahas Omnibus Law sepanjang masa reses.

“Kami aksi lagi, karena DPR sudah ingkar dari kesepakatan saat aksi sebelumnya (16/7). Kesepakatanya kan waktu reses tidak akan ada pembahasan RUU Cipta Kerja, tapi nyatanya tidak,” lanjut Dewi.

Untuk itu, Gebrak mendesak pembahasan tersebut dihentikan termasuk mendorong pemerintah agar mencabut Supres terkait RUU Cipta Kerja.

“Target ke depan kalau DPR masih ngotot, kamia akan mogok nasional secara serentak, terutama para buruh,” kata Dewi. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here