BERBAGI
nelayan, tradisional
Ilustrasi, pixabay.com

Salah satu penyebab nelayan tak mendapat BBM bersubsidi karena mereka kesulitan mengakses surat rekomendasi.

Serat.id – Sekitar 1.400 nelayan di lima kota di Indonesia kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Hal itu terungkap dari survei Koalisi Ketahanan Usaha Perikanan Nelayan (Kusuka Nelayan) di Gresik, Semarang, Medan, Aceh, dan Lombok Timur,” kata Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan, dalam diskusi online bertajuk “Pemulihan ekonomi nasional nelayan dalam menghadapi Covid-19 dan akses nelayan terhadap BBM Subsidi”, belum lama ini.

Baca juga : Ini Penyebab Nelayan Tradisional Semakin Berkurang

Nelayan Keluhkan Limbah Lumpur PLTU Batang

Hilang di Jepara, Tiga Nelayan Ditemukan di Kendal

Dia menjelaskan, sekitar 69 persen responden atau 1.400 orang lebih mengaku mengalami kesulitan membeli BBM bersubsidi di SPBU di wilayah mereka. Akhirnya, mereka harus membeli dari pengecer dengan harga yang lebih mahal.

“Salah satu penyebabnya adalah sulitnya mereka mengakses surat rekomendasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi,” terangnya.

Dia mengatakan, dalam survei itu diketahui sekitar 78% atau 1.600 lebih nelayan menyatakan kesulitan mengakses surat rekomendasi yang menjadi prasyarat utama bagi nelayan kecil untuk bisa mengakses BBM bersubsidi.  

Selain itu, kata dia, tidak adanya identitas nelayan seperti kartu Kusuka atau kartu nelayan yang memadai juga diduga menjadi salah satu penyebab sulitnya nelayan traditional kecil mengakses program-program perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah. Termasuk BBM bersubsidi dan bantuan sosial selama pandemic Covid-19.

“Mayoritas nelayan juga menyatakan tidak mendapatkan bantuan sosial seperti PKH, bantuan sosial kabupaten atau bantuan sosial desa,” imbuhnya.

Dani menambahkan, dari 2.068 nelayan yang disurvei, hanya 12 persen nelayan yang mengaku mendapatkan bantuan sosial desa selama pandemi.

Sementara itu, hanya 30 persen nelayan yang mengaku menjadi penerima PKH. Adapun sisanya sekitar 1.400 lebih nelayan menyatakan tidak menjadi penerima PKH. Adapun jenis bantuan yang paling banyak didapatkan oleh nelayan tradisional kecil adalah subsidi listrik. 

Menanggapi hasil survei itu, Kepala Sub Direktorat Pengaturan BBM-BPH Migas, I Ketut Gede Aryawan mengungkapkan, pada tahun 2020 BPH Migas telah menyalurkan kuota Jenis BBM tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi (solar) sebanyak 15.310.000 Kl.

Dengan tugas penyaluran kepada PT Pertamina sebesar 15.076.000 Kl dan PT AKR Corporindo Tbk sebanyak 234.000 Kl.
“Dari kuota tersebut yang paling banyak untuk transportasi (78,95%), dan 21,05% lainnya untuk nontransportasi, di antaranya usaha perikanan,” jelasnya.

Dia menambahkan, jika dilihat dari data konsumen pengguna usaha perikanan, 1,9 juta Kl untuk nelayan (12.55%). Angka ini dirasa cukup untuk bisa diakses oleh nelayan tradisional. 

Meski demikian, jika dilihat dari realisasi penyaluran JBT (solar), dari kuota yang diberikan kepada nelayan, dia mengatakan, sejauh ini hanya seperempatnya yang berhasil diserap nelayan atau usaha perikanan. 

“Pada tahun ini, dalam realisasi per triwulan 1, baru 118.253 Kl atau 6,15% dari kuota yang diserap untuk usaha perikanan,’’ ungkapnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here