BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Bawaslu mengimbau KPU untuk melakukan proses tahapan pencalonan sesuai prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan.

Serat.id  –  Pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada pilkada serentak tahun ini akan dibuka 21 KPU kabupaten/kota di Jawa Tengah pada 4-6 September 2020. 

Untuk itu, Bawaslu Jawa Tengah mengimbau kepada KPU Jawa Tengah dan jajarannya di 21 kabupaten/kota agar terus mematangkan koordinasi terkait dengan persiapan tahapan pencalonan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. 

’’Perlu terus dibangun kesamaan pemahaman antara peserta pilkada, penyelenggara pemilihan dan pihak lainnya menjelang tahapan pencalonan pemilihan tahun ini,’’ kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Anik Sholihatun.

Baca juga : Pilkada Serentak 2020, Media Penyiaran diminta Aktif Edukasi Publik

Pilkada Serentak Jateng, Dua Sekda Ini Terbukti Melanggar

Pilkada Jateng, Ribuan Pengawas Adhoc diaktifkan Kembali

Hal itu dia sampaikan dalam rapat koordinasi persiapan pendaftaran pencalonan pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 yang diadakan di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Rabu, 12 Agustus 2020). 

Adapun rapat tersebut juga dihadiri sejumlah instansi terkait, seperti BKD, Sekretariat DPRD Jawa Tengah, BNN Jawa Tengah, IDI Jawa Tengah, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, rumah sakit tipe A, dan  perwakilan partai politik di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Untuk pendaftaran pasangan calon pilkada 2020 akan dibuka 21 KPU kabupaten/kota di Jawa Tengah pada 4 hingga 6 September 2020. 

Dia mengatakan, Bawaslu juga mengimbau agar KPU berkordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan pencalonan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi terkait LHKPN, Dewan Pers terkait daftar media massa yang terverifikasi, pimred media massa terkait jika ada bakal paslon yang perlu pengumuman status mantan terpidana, peradilan militer terkait jika bakal paslon berasal dari TNI hingga Kanwil DJB Pajak Jateng terkait tanda terima SPT. 

“Perlu koordinasi terkait dengan penerbitan berbagai surat keterangan pemenuhan syarat pasangan calon,’’ kata Anik.

Bakal calon perseorangan yang saat ini sedang berproses di daerah juga bagian yang perlu dihadirkan dalam rapat koordinasi. Sebab, posisi mereka sama dengan perwakilan dari parpol.

Anik Solih  juga meminta parpol agar melakukan proses penjaringan kandidat secara fair, bersih, transparan, dan demokratis. Parpol juga harus mematuhi ketentuan regulasi  serta mendorong agar jajaran pengurus parpol di tingkat kabupaten/kota melakukan hal yang sama.

Anik juga mengimbau KPU untuk melakukan proses tahapan pencalonan sesuai prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan.

KPU juga perlu mengintensifkan bimbingan teknis jajarannya di kabupaten/Kota agar standarnya sama.

Dia menegaskan, dalam penyelenggaraan pilkada juga harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta, pemilih dan melindungi tim pemeriksa kesehatan.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here