Farkhan, serat

Muhamad Farhan *

KY sebagai lembaga yang bersifat mandiri berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Komisi Yudisial (KY) merupakan salah satu lembaga Negara yang dilahirkan reformasi seiring dengan amandemen UUD 1945 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaga KY itu diatur secara khusus di pasal Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25. Perubahan itu melahirkan dua lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

Perubahan dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 itu dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu perwujudan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 24B, UUD 1945 menegaskan KY sebagai lembaga yang bersifat mandiri berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dalam kontek ini KY diharapkan dapat mewujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sebagai lembaga pendorong penegakan hukum. Termasuk di dalamnya pencapaian putusan keadilan hakim mampu menjaga kehormatan dan keluhuran martabat.

Dalam kontek itu KY dibentuk dengan semangat keprihatinan mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial, dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dinamika Perjalanan KY

Dalam perjalananya kehadiran lembaga KY mengalami dinamika yang cukup berat menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya dalam perjalanan dua tahun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004  yang diajukan uji materi. Dampaknya pada tahun 2006 beberapa kewenangan Komisi Yudisial diamputasi oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk pengawasan hakim MK oleh Komisi Yudisial.

Upaya penguatan lembaga KY mulai tampak ketika disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Hal itu juga terkait dengan upaya penguatan tugas dan fungsi lembaga tersebut.

Memasuki usia yang ke 15 tahun tepatnya 2020 ini, KY memiliki gawe besar seleksi anggota. Pada tahun 2020  ini merupakan momentum KY membuka komisioner sebanyak tujuh orang komisioner yang akan menahkodai lembaga KY selama lima tahun kedepan (2020-2025).

Tentu hal ini menjadi tantangan yang besar bagi kita semua untuk dapat mencari sosok negarawan yang menjadi pilar penjaga dan penegak kode etik dan perilaku hakim.  Dalam kontek ini tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi pra syarat tegaknya martabat dan integritas Negara.

Ini menjadi penting karena hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar menuntut tanggung jawab yang tinggi.

Sehingga putusan yang dihasilkan untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan yang harus dipertanggungjawabkan kepada semua manusia dan kepada Tuhan. Untuk mewujudkannya perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan baik secara internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.

Wewenang dan tugas pengawasan diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan berintegritas tinggi, jujur dan professional sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.

Dinamika lembaga Komisi Yudisial yang terjadi baik secara kelembagaan maupun yang menimpa anggota Komisi Yudisial harus menjadi pelajaran yang penting bagi Komisioner baru nantinya. Selain harus bisa menjaga rem dan gas didalam mengelola dan mengatasi konflik organisasi, juga tidak kalah penting bagi komisoner yang baru harus memiliki nyali yang besar (braveness) dan berjiwa pejuang (Vigilante) didalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Sedankan anggota Komisi Yudisial yang terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum dan anggota masyarakat harus memiliki responsive dan progresifitas dalam melaksanakan kewajibannya.

Anggota Komisi Yudisial yang merupakan pejabat Negara yang terdiri dari tujuh orang termasuk ketua dan wakil ketua yang merangkap anggota harus memiliki kesolidan tim agar kerja-kerja institusionalnya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Masyarakat terus berharap banyak kiprah dari Komisi Yudisial, terbukti ribuan laporan yang masuk ke KY tiap tahunnya, yang lebih penting tindak lanjut dari laporan masuk tersebut yang dinanti para pencari keadilan.

Seleksi anggota Komisi Yudisial tahun 2020 sudah memasuki tahap akhir, sehingga membutuhkan peran dari seluruh lapisan masyarakat memberi informasi dan masukan terhadap para calon komisioner kepada panitia seleksi Komisi Yudisial. Hal itu penting sehingga menghasilkan anggota Komisi Yudisial yang terbaik, unggul, kredibel dan visioner yang dapat membangun organisasi semakin hebat.

Selain itu juga dapat melaksanakan tugas dan wewenang lembaga KY dengan sebaik-baiknya dan terus bersinergi dengan semua pihak dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Yudisial. Selamat Ulang Tahun Komisi Yudisial ke 15. (*)

* Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here