BERBAGI
Upacara bendera
Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) menggelar upacara pengibaran merah putih di Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Ist/serat.id

Pemerintah dan wakil rakyat di DPR justru mengebut mengesahkan RUU Omnibus Law yang nyata-nyata akan semakin meminggirkan dan membuat petani, nelayan dan masyarakat pedalaman tak berdaya.

Serat.id – Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) memperingati kemerdekaan 17 agustus ke 74 dengan menggelar upacara di Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Dalam keterangan resmi mereka, peringatan kemerdekaan dilakukan di tengah keprihatinan atas kebijakan pemerintah.

“Kami berkumpul dalam situasi yang penuh keprihatinan, untuk kembali mengucap syukur pada Gusti Allah Sang Semesta Raya atas karuniaNya dalam Upacara Rakyat 2020 memperingati 75 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang tercinta,” kata pengiat JM-PPK, Gunretno, Senin 17 Agustus 2020 siang tadi.

Baca juga : Warga Kampung Ringin Telu Gelar Upacara di Sungai Bekas Presiden Soeharto Sembunyi

Wayang Gaga dipentaskan Pada Malam Tirakatan Kemerdekaan

Sambut HUT RI, PT Kawisata Gelar Promo

Gunretno mengatakan keprihatinan yang ia maksud terkait dengan nurani pemimpin negeri ini dan para wakil rakyat di DPR yang dinilai kebijakanya semakin menjauhkan kepentingan rakyat. “ Dalam situasi pandemi yang melanda di seluruh belahan dunia, justru melakukan banyak hal yang semakin menjauh dari kepentingan hajat hidup orang banyak,” kata Gunretno menambahkan.

Menurut dia, pembahasan RUU Omnibus Law yang sarat dengan kontroversi dan disahkannya UU Minerba, sebagai alasan mereka prihatin karena kebijakan pemeirntah semakin menjauhkan cita-cita luhur para pahlawan pendiri bangsa yang tertuang dalam UUD 45.

JM-PPK menyatakan saat pandemi ini seharusnya pemerintah melakukan penguatan sumber-sumber pangan di seluruh pelosok negeri ini. Pemberdayaan petani, nelayan, masyarakat pedalaman harusnya menjadi konsentrasi utama bagi pemerintah dengan melindungi lahan-lahan produktif, melindungi hutan serta melindungi lautan.

Namun kebijakan justru sebaliknya, pemerintah dan wakil rakyat di DPR justru mengebut mengesahkan RUU Omnibus Law yang nyata-nyata akan semakin meminggirkan dan membuat petani, nelayan dan masyarakat pedalaman tak berdaya.

“Pandemi harusnya dijawab dengan pertobatan ekologis, kesadaran bersama bahwa alam sudah lama terganggu keseimbangannya. Harusnya pemerintah sebagai inisiator dan penggerak utama bagi perbaikan alam dan lingkungan dengan membuat berbagai kebijakkan bagi penyelamatan alam,” kata Gunretno menjelaskan.

Hal itu menjadi alasan JM-PPK menggelar peringatan kemerdekaan dengan kampanye menyelamatkan ibu bumi yang banyak rusak akibat keserakahan segelintir manusia akibat sistem oligarki yang terus dipeliharaini.

“Sebagai petani, kami tetap akan berjuang keras untuk terus menanam, terus melawan penindasan yang merampas ruang hidup petani atas nama pembangunan dan investasi,” katanya.

JM-PPK menginginkan tetap menjadi bangsa yang luhur, menjadi tuan atas tanahnya bukan menjadi bangsa budak. Meski diakui perjuangan yang mereka lakukan lebih berat karena menghadapi saudara sebangsa sendiri. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here