BERBAGI
upacara
Warga korban penggusuran di kampung Kentingan Baru, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, saat upacara kemerdekaan 17 agustus 2020 di atas puing bekas hunian mereka. Ist/serat.id

Sebagai warga, mereka meyakini konteks kemerdekaan adalah bebas dari segala bentuk penjajahan dan ketidakadilan.

Serat.id – Aris, warga Kentingan Baru, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, khidmat mengibarkan bendera merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan sederhana yang digelar bersama warga lain. Pada senin 17 Agustus siang tadi mereka mengelar upacara bendera di atas puing rumah bekas hunian yang telah tergusur.

“Ini sebagai wujud penghormatan terhadap Pahlawan terdahulu dan merawat semangat warga untuk tetap melawan ketidakadilan,” kata Aris.

Pernyataan Aris usia mengelar upacara peringatan kemerdekaan itu sebenarnya terasa dalam, meski kini ia bersama warga Ketingan Baru menjadi korban penggusuran paksa pada 7 November 2019 lalu. Dalam keteranganya, Aris mengatakan warga Kentingan Baru telah menempati tanah tersebut lebih dari 20 tahun, sehingga patut dijamin oleh hukum di Indonesia.

Baca juga : Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Peringati Kemerdekaan Dengan Keprihatinan

Warga Kampung Ringin Telu Gelar Upacara di Sungai Bekas Presiden Soeharto Sembunyi

Hari Kemerdekaan, Karayawan BRT Semarang Kenakan Kostum Perjuangan

Namun faktanya, warga Kentingan Baru tidak mendapat perlindungan hukum, malah Pemerintah Surakarta serta sejumlah pihak yang mendaku sebagai pemilik tanah justru melakukan pembrangusan hak warga Kentingan Baru tanpa dasar hukum yang jelas.

“Kami menuntut Pemkot Surakarta dan Polresta Surakarta untuk bersikap adil dan tidak memihak, serta tidak mengulangi tindakan intimidasi, represi dan penggusuran paksa,” Aris.

Menurut Aris, berbagai tindakan telah dilakukan Pemerintah Surakarta menghilangkan hak tempat tinggal warga Kentingan Baru, mulai intimidasi dan melaporkan warga ke pihak kepolisian, bahkan melakukan penggusuran paksa.

Ia menyebutkan sudah tidak terhitung lagi upaya dari berbagai pihak untuk menyingkirkan warga. Bahkan kini sudah tidak punya lagi tempat tinggal dan terpaksa bertahan di reruntuhan rumah mereka yang telah rata dengan tanah.

Bahkan terakhir tindakan represif dari aparat berujung pemukulan dan ditangkapnya warga oleh kepolisian. Aris mengaku yang dialami oleh dirinya dan warga menjadi pengalaman berharga bahwa ketidakadilan yang masih terjadi di negeri ini.

“Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat warga untuk terus berjuang mempertahankan tanah yang telah ditempati sejak lama,” kata Aris menjelaskan.

Intimidasi pun terus terjadi, sekitar satu pekan lalu, warga kembali mendapat intimidasi oleh orang yang mengaku memiliki tanah. mereka datang berkeliling dan berencana membangun pagar untuk menutup akses jalan bagi warga.

Kini di tengah peringatan kemerdekaan RI ke 75, Aris bersama warga korban penggusuran itu masih berharap pada perlindungan negara. Sebagai warga, mereka meyakini konteks kemerdekaan adalah bebas dari segala bentuk penjajahan dan ketidakadilan.

Pegiat LBH Yogyakarta, Juanda Albert Mandena yang mendampingi warga Kentingan Baru menyatakan saat ini korban penggusuran masih melakukan upaya hukum.

“Kami juga melakukan dua langkah, yakni litigasi dan non litigasi. Mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan PTUN Semarang dan memberikan pendidikan hukum kritis kepada warga,” kata Juanda.

Menurut Juanda, fakta persidangan menunjukan tidak ada yang bisa menunjukkan sertifikat kepemilaikan tanah yang dikuasai warga.

“Jadi secara hukum agraria yang berhak atas tanah tersebut adalah warga yang menempati,” ujar Juanda menjelaskan.

Juanda minta agar berbagai pihak untuk turut bersolidaritas dan berjejaring untuk membantu Warga Kentingan Baru melawan ketidakadilan. Termasuk akses keadilan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak Warga Kentingan Baru. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here