BERBAGI
Buruh di Jateng menggelar aksi “Topo Pepe Nyandong Pocong” sebagai protes terhadap Omnibus Law dan rancangan undang-undang Cipta Kerja. Ist/serat.id

Pemerintah dengan sadis membayar para buzzer dan artis dengan bayaran Rp5 juta hingga Rp10 juta untuk mengkampanyekan RUU Omnibus Law

Serat.id –  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah menyebut pemerintah terang-terangan memaksakan kehendaknya dengan segala cara upaya agar rancangan undang-undang Cipta Kerja diterima publik. Padahal RUU Cipta Kerja itu isinya mendegradasi kesejahteraan buruh.

“Pemerintah juga dengan sadisnya membayar para buzzer dan artis dengan bayaran Rp5 juta hingga Rp10 juta untuk mengkampanyekan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, tanpa mempedulikan bahwa RUU Omnibus Law banyak mendapat pertentangan dari buruh dan elemen masyarakat yang terdampak aturan tersebut,” kata Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah, Aulia Hakim, Salasa 25 Agustus  2020.

Baca juga : Tolak Omnibus Law, Ratusan Buruh dan Mahasiswa Gelar Sidang Rakyat

Hentikan Pembahasan Omnibus Law, Gebrak Siap Geruduk DPR

Stop Pembahasan RUU Omnibus Law, Segera Sahkan RUU PKS

Ia menyebutkan pengerahan buzzer itu dibuktikan beredarnya penggalan video di media sosial

yang menyatakan bahwa seolah-olah Buruh Mendukung Omnibus Law pada pertemuan antara pimpinan para buruh dengan DPR RI di Hotel Mulia Jakarta pada tanggal 20  hinga  21 Agustus 2020.

“Faktanya sampai detik ini kami KSPI tetap Menolak Omnibus Law Cipta Kerja karena tidak sejalan dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila,” kata Aulia menambahkan.

Sedangkan video yang beredar tersebut adalah fitnah dan merupakan tindakan yang keji karena isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan bisa dijerat dengan UU ITE.

KSPI  Provinsi Jawa hingga saat ini secara tegas menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, karena terdapat sembilan  point yang isi akan berdampak buruk terhadap para pekerja atau  buruh. Poin itu meliputi potensi hilangnya upah minimum,  hilangnya pesangon, karyawan kontrak tanpa batasan waktu,  outsourcing bisa di semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatif,  TKA buruh kasar berpotensi bebas masuk ke indonesia hingga  hilangnya jaminan sosial.

“Selain itu PHK sangat mudah dilakukan, serta sanksi pidana bagi pengusaha nakal dihilangkan,” kata Aulia menjelaskan.

KSPI Jateng menilai embilan poin dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja tak memberikan kepastian pekerjaan serta tak ada kepastian pendapatan dan kepastian jaminan sosial bagi para pekerja atau buruh.

Sebenarnya walaupun belum sempurna, para pekerja sudah dilindungi oleh UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun demikian hingga detik ini dalam penerapannya di lapangan masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum Pengusaha nakal yang memanfaatkan kelemahan kita yang kurang paham akan aturan yang berlaku.

Hal itu dibuktikan kondisi pandemic Covid-19 ini banyak perusahaan yang memPHK pekerjanya dengan alasan pandemi. “Seharusnya dengan kondisi yang demikian pemerintah harus dapat melindungi pekerja dari ancaman PHK dengan serius menangani Covid-19 dan bukan malah mempermudah PHK melalui Omnibus Law Cipta Kerja,” kata Aulia menegaskan. (*)

Saksikan Juga Kisah Mbah Khotim yang Kena Tipu:

Mbah Khotimah (70) seorang penjual jajan pasar kena tipu Rp400.000 oleh orang tak dikenal. Awalnya orang tersebut mengaku memesan jajasan. Tapi ia justru menipu Mbah Khotimah. Orang itu juga membawa kabur daganganya. Uang itu merupakan uang hasil jualan yang sedianya akan disetorkan kepada pembuat makanan yang dijajakannya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here