BERBAGI
Ilustrasi, kpk.go.id

Pada tahap perencanaan UU KPK yang baru menggunakan naskah akademik fiktif

Serat.id – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Agil Oktaryal, menganggap UU KPK yang baru tersebut cacat formil sejak tahap pembentukan, baik dalam perencanaan, penyusunan maupun pembahasan.

“Pada tahap perencanaaan UU KPK yang baru tersebut tidak tercantum dalam perencanaan Prolegnas Prioritas DPR tahun 2019, yang mana dalam Keputusan DPR No. 19/ DPR/RI/ I/ 2018-2019 tidak memuat revisi UU KPK,” kata Agil, dalam diskusi “Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi: Menelisik Pengesahan Revisi UU KPK”, Rabu 26 Agustus 2020.

Baca juga : ICW : UU KPK Baru Matikan Agenda Pemberantasan Korupsi

Mahasiswa Semarang Raya Tolak Pelemahan KPK dan Pengesahan RKUHP

Aliansi Semarang Raya Menolak Pelemahan KPK

Menurut Agil, dalih DPR saat itu meski tidak tercantum dalam Prolegnas Prioritas namun ia masuk dalam kategori komulatif terbuka sebagai tindak lanjut atas putusan MK No. 36/ PUU-XV/ 2017. Namun Agil menilai justru pada konsiderans revisi UU KPK tersebut tidak mencantumkan putusan MK.  

“Revisi UU KPK overlaping dari apa yang diputuskan MK, jadi revisi UU KPK ini berkaitan tentang hak angket yang bisa dilakukan KPK hanya itu saja. Tetapi revisi UU KPK itu melebar kemana mana,” kata Agil menjelaskan.

Selain iitu Agil menuding pada tahap perencanaan UU KPK yang baru menggunakan naskah akademik fiktif. Naskah akademik yang digunakan DPR saat itu hanya berganti cover yang muatannya merupakan naskah akademik tahun 2011 yang sudah tidak relevan. Naskah Akademik juga tidak mencantumkan putusan MK nomor 36 / PUU XV/ 2017 berjalannya revisi UU KPK.

“Selain itu, naskah akademik juga tidak menyajikan kajian akademik terhadap poin poin krusial yang dianggap memperlemah KPK,” kata Agil menjelaskan.

Sedangkan saat pembahasan tingkat pertama sangat singkat dengan hanya menghabiskan waktu selama 14 hari, sejak 3 September hingga 17 September 2019. kejanggalan lain juga tampak pada laman DPR yang menjelaskan bahwa tahap harmonisasi RUU KPK sudah dilakukan pada 1 hingga 10 Februari 2016, sementara usulan komisi saja dimulai pada 3 Septembr 2018 serta pembicaraan pada tingkat I dimulai pada 16 September 2019.

“Tidak mungkin harmonisasi Undang Undang dilakukan jauh tiga tahun sebelum UU diusulkan oleh DPR,” kata Agil mempertanyakan.

Dalam pembahasan juga dianggap tidak partisipatif dengan tidak pernah melibatkan pembahasan bersama pimpinan KPK maupun KPK secara kelembagaan, serta penolakan usulan publik dan partisipasi masyarakat. Pembahasan tersebut dilakukan tertutup dan tidak transparan, bahkan tidak sesuai kuorom.

“Faktanya berdasarkan perhitungan manual hingga pukul 12.18 hanya terdapat 102 anggota DPR sajaa. Anggota DPR tidak hadir secara fisik hanya datang mengisi tanda tangan absensi  dan kemudian pergi,” katanya.

Agil mengungkapkan juga bahwa dalam pernyatan persetujuan dan penolakan dari pimpinan DPR justru dilakukan setelah ketok palu, hal ini kemudian melanggar pasal 69 UU PPP. Kecacatan formil tersebut melahirkan pasal-pasal UU KPK baru melemahkan seperti runtuhnya independensi lembaga, tafsir keliru pengawasan, kewenangan berlebih Dewan Pengawas KPK, pemberian SP3, hilangnya status penyidik dan penuntut pada pimpinan KPK.

Selain itu tertutupnya kemungkinan KPK membuka Kantor Perwakilan serta dialihkannya persoalan status kepegawaian KPK menjadi ASN yang disahkan melalui PP 41 tahun 2020.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasna Korupsi, Abraham Samad, menilai undang undang  nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak memiliki masa depan yang cerah dalam pemberantasan korupsi.

“Justru saya melihat kehadiran Undang Undang (KPK baru) itu sebenarnya bertujuan memperlemah atau melumpuhkan KPK itu sendiri,“ Ujar Abraham Samad.

Abraham menyebut pelemahan UU KPK baru itu tampak dalam perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. Ia menilai perubahan tersebut menjadikan KPK tidak lagi independen karena menjadi bagian dari lembaga eksekutif.

“Hambatan hambatan pemberantasan korupsi bisa terjadi dengan sangat birokratis, atau bisa juga KPK dengan pegawainya yang berstatus ASN bisa dikooptasi secara politis oleh kekuasaan eksekutif yang berlangsung yang mempunyai kepentingan-kepentingan,” kata Abraham menambahkan.

Ia berharap agar dibentuk kembali desain UU KPK yang baru yang lebih memihak terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, setidaknya setara atau bisa jadi lebih bagus dari undang-undang nomor 30 tahun 2002. 

“Karena kalau kita berharap UU KPK 19 tahun 2019 saat ini sama saja dengan memberikan darah ini kepada koruptor untuk dikoyak-koyak,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here