BERBAGI
Ilustrasi kekerasan seksual
Ilustrasi kekerasan seksual

“Mendesak DPR RI supaya memasukkan kembali RUU PKS ke dalam Prolegnas 2021 pada bulan Oktober 2020 mendatang,”

Serat.id — Jurnalis Anti Kekerasan Seksual di Semarang mendesak agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. pencabutan itu dinilai sebagai langkah mundur dalam upaya penegakan keadilan di tengah dorongan publik yang menginginkan pengesahan RUU tersebut.

“Kami mendesak DPR RI supaya memasukkan kembali RUU PKS ke dalam Prolegnas 2021 pada bulan Oktober 2020 mendatang,” ujar Koordinator Jurnalis Anti Kekerasan Seksual di Jawa Tengah, Aninda Putri, Jum’at 27 Agustus 2020.

Baca juga : Perempuan Sering Menjadi Korban Kekerasan, KJHAM : Masih Sedikit Yang Sadar

Kekerasan Terhadap Perempuan di Jateng Terus Meningkat

Kekerasan Seksual Masih Tinggi Saat Pandemi

Menurut Anin, RUU PKS ini sebenarnya sudah masuk dalam Prolegnas sejak 2016 lalu. Namun, tahun ini DPR RI mengeluarkannya dari Prolegnas dengan pertimbangan sulitnya pembahasan. Alasan tersebut dinilai tidak masuk akal. Apalagi mengingat dari waktu ke waktu kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat. “Modus kekerasannya semakin beragam tapi payung hukumnya tak kunjung disahkan,” kata Anin menambahkan.

Padahal kondisi kekerasan terhadap perempuan dinlai terus terjadi dan bertambah. Ia mengutip data Tahunan Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2019 tercatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Padahal tahun 2018 hanya ada 406.178 kasus, pada 2017 sebanyak 348.446 kasus, dan pada 2016 hanya 259.150 kasus.

Data tahun 2019 tersebut ada yang bersumber dari Badan Peradilan Agama sebanyak 416.752 kasus dan 14.719 kasus bersumber dari lembaga layanan. Dari 14.719 kasus itu, sebanyak 4.898 kasus yang masuk kategori kekerasan seksual.

Di Jawa Tengah sendiri kasus kekerasan juga cukup tinggi. LRC-KJHAM, salah satu lembaga layanan mencatat, sejak tahun 2013–2019 terdapat 2.468 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 2.591 perempuan menjadi korban kekerasan seksual.

Sementara pada Januari–Agustue 2020 ini, LRC-KJHAM mendapat 70 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan. 53 di antaranya menjadi korban kekerasan seksual. “Pandemi Covid-19 disebut turut mempengaruhi tingginya angka kekerasan,” kata Anin menjelaskan.

Salah satu anggota Jurnalis Anti Kekerasan Seksual Jateng, Jamal Abdul Nashr menyatakan  data-data kekerasan perempuan yang ada menunjukkan betapa miris dan rentannya korban kekerasan dan pelecehan seksual, khususnya yang terjadi di Jateng.

“Inilah yang membuat kami tergerak untuk turut mendukung pengesahan RUU PKS. Meskipun di sisi lain kami tetap harus menjaga independensi,”  kata Jamal.

Menurut Jamal, dorongan terhadap RUU ini tak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat, organisasi masyarakat, NGO, dan pemerintah saja. Jurnalis juga memegang peranan dalam mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual.

“Kami kira penting untuk membangun kesadaran bersama tentang kekerasan seksual, agar pemberitaan dan publikasi media semakin memperkuat pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual,” kata Jamal menegaskan. (*)

Video terkait : Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here