BERBAGI
Militer
Ilustrasi, pixabay.com

Warga akan melakukan cek silang ke BPN. Bukti kepemilikan lahan itu ada di dalam later C desa dan sertifikat hak milik masyarakat.

Serat.id – LBH Semarang menilai sertifikat hak pakai lahan di Urutsewu di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, cacat prosedur. Sebelumnya, 12 Augustus 2020,  Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN mengeluarkan lima sertifikat hak pakai kepada TNI AD. 

“Menurut BPN, itu sebagai jalan keluar dari konflik di Urutsewu. Padahal itu bukan jalan keluar. Kalau itu jalan keluar harusnya tanah tersebut dikembalikan ke masyarakat,” Kata Syamsudin Arif, staf Bidang Sumber Daya Alam LBH Semarang kepada Serat.id, Jumat, (28/8/2020).

Baca juga : Konflik Petani – TNI, Lahan Melon di Urutsewu dilindas Truk Pengangkut…

Tentara Pukuli Petani Desa Brencong Kebumen

Menurut Arif, saat ini masyarakat mempunyai bukti hak milik atas tanah tersebut.  “Dengan dikeluarkanya sertifikat tersebut bukan menyelesaikan masalah, tetapi malah memperkeruh,” ujarnya.

Dia mengatakan, lahan yang diakui TNI itu ada dua petak, yang selama ini dinamai oleh TNI, GG1 dan GG2. 

“Dua lahan tersebut masuk hak milik warga dengan bukti letter C desa dan hak milik,” katanya. 

Sebelum 12 Augustus 2020, kata dia, TNI beberapa kali sebelum melakukan sosialisasi terkait upaya mereka untuk melakukan pensertifikatan lahan, namun sejak awal warga menolak.

“TNI melegitimasi bahwa masyarakat telah setuju, akhirnya itu disampaikan kepada Kementerian ATR, lalu dikeluarkanlah sertifikat tersebut,” jelasnya. 

Dia mengatakan, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seseorang yang akan mendaftarkan tanah harus mendapat rekomendasi atau persetujuan dari kepala desa setempat dan warga yang berada di sebelah lahan.

“Dimana dalam Pasal 17, 18, dan 19 tentang penetapan batas bidang-bidang tanah menjelaskan pengukuran lahan harus diketahui dan disetujui oleh lahan yang berbatasan,” ujar Arif. 

Dia menegaskan, setelah ini warga akan melakukan cek silang ke BPN. Bukti kepemilikan lahan itu ada di dalam later C desa dan sertifikat hak milik yang dimiliki masyarakat adalah murni milik masyarakat.

Terpisah, Ketua Paguyuban Kebumen Selatan (FPPKS) Seniman mengatakan, hak milik tanah rakyat yang berasal dari tanah Yasan (turun-temurun) jangan diserifikatkan untuk TNI karena itu bukan tanah negara seperti yang dimaksudkan TNI. ’’Itu berawal dari akad pinjam lahan, kok sekarang malah diakui jadi milik TNI,” katanya.

Untuk Latihan

Sementara itu, Kapendam IV/Diponegoro Letkol Kav Susanto SIP MAP menegaskan, wilayah Urutsewu, Desa Setrajenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, resmi daerah yang digunakan sebagai latihan persenjataan TNI AD, bukan daerah pertanian warga.

“Warga di sana hanya diberi kesempatan memanfaatkan manakala tidak sedang digunakan untuk latihan. Hal tersebut sebagai bentuk kepedulian TNI AD untuk membantu warga sekitar agar bisa membantu perekonomiannya. Sehingga pada saat digunakan latihan, mereka pasti selalu menyadari untuk menghentikan aktivitasnya untuk menghindari kerawanan yang bisa timbul saat latihan,” ungkap Kapendam, Jum’at (28/8/2020)

Terkait berkembangnya berita-berita di media sosial yang menyatakan bahwa latihan militer merusak lahan persawahan yang disebabkan oleh lalu-lalangnya kendaraan berat di tempat tersebut, belum lama ini, dia menyatakan, hal itu tidak benar.

“Ada yang dibelokkan dan sengaja membangun persepsi seolah latihan penembakan meriam di sana telah merugikan warga petani. Padahal realitasnya, warga yang memanfaatkan lahan milik TNI AD tersebut sudah menyepakati bila sedang dilakukan latihan mereka tidak beraktivitas dan tidak akan menuntut apa pun atas dampak latihan pada areal yang digunakan. Sebab, mereka sudah menyadari bahwa lahan tersebut bukan miliknya dan karena kebaikan TNI AD diberi kesempatan untuk menggarap tanpa bagi hasil,” ungkap Letkol Kav Susanto.

Bahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN secara resmi telah mengeluarkan sertifikat hak kepemilikan atas tanah tersebut, atas nama TNI AD untuk keperluan latihan. Sertifikat diserahkan oleh Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil kepada Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Andika Perkasa di Makodam IV Diponegoro pada Rabu (12/8/2020).

Dengan dasar tersebut maka masyarakat diharapkan memahami dan tidak terprovokasi dengan hoaks yang sengaja akan membenturkan masyarakat dengan TNI AD.

Dia mengatakan, tanah tersebut adalah wilayah pesisir Pantai Selatan yang sejak masa penjajahan Belanda sebagai daerah latihan militer Belanda. Daerah tersebut juga merupakan garis pertahanan yang tidak diperuntukkan sebagai lahan aktivitas masyarakat maupun pemukiman. Baru setelah penyerahan kedaulatan, lahan tersebut diserahkan kepada negara dan selanjutnya diserahkan kepada TNI AD sesuai peruntukannya semula selain sebagai wilayah pertahanan juga daerah latihan.

Dia mengatakan, meski telah ditegaskan bahwa lahan tersebut milik TNI AD dan digunakan untuk latihan, namun tidak serta merta TNI AD menutup kawasan tersebut dari aktivitas masyarakat. KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa tetap mempersilakan masyarakat memanfaatkan sesuai prosedur yang disepakati.

“Memang ada prosedur yang harus ditaati, karena sebenarnya wilayah tersebut termasuk wilayah bahaya. Kalau kita ikuti prosedur yang sebenarnya pasti harus kosong dan tak boleh dijamah masyarakat. Namun karena doktrin kita harus manunggal bersama rakyat, maka kita bantu warga sekitar dengan memperbolehkan menggarap lahan saat tidak digunakan untuk latihan,’’ katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here