BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

PRT tidak ada yang mendapat BLT dari BPJS TK saat pencairan. Karena dianggap jadi anggota BPJS dari golongan BPU. Artinya mereka ini luput dari perhatian pemerintah.

Serat.id – Mayoritas pekerja rumah tangga (PRT) di wilayah Semarang tidak bisa mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, PRT selama ini diposisikan sebagai bukan pekerja penerima upah (BPU) atau bukan pekerja informal untuk bisa menerima BLT dari pemerintah.

Koordinator Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka Semarang, Nur Kasanah mengatakan, BLT BPJS TK yang dijanjikan tersebut yakni sebesar Rp 600.000 setiap bulan selama empat bulan dengan diberikan dua kali periode yakni sebesar Rp 1.200.000.

“Mereka (PRT) tidak ada yang dapat dana BPJS TK saat pencairan. Karena PRT dianggap jadi anggota BPJS dari golongan BPU. Artinya mereka ini luput dari perhatian pemerintah,” kata Nur, Sabtu (29/8/2020).

Baca juga : RSUP Dr Kariadi Abaikan Pembatasan Layanan BPJS

Belum Melek Tekhnologi, Buruh Jateng Masih Kesulitan Daftar Kartu Prakerja

Tolak Perpres Jamkes, ASPEK : Seharusnya Pemerintah Fokus Selesaikan…

Dari 269 anggotanya, kata Nur, hanya 12 PRT yang terdaftar di BPJS TK atau dikenal dengan BPJS Jamsostek. 

“PRT ada yang memilih membayar sendiri iurannya karena dengan adanya program BPJS menurut mereka sangat penting untuk melindungi aktivitas kerjanya. Kalau mereka bayar iuran BPJS sendiri itu sebesar Rp 36.800,” ucapnya.

Kendati demikian, gaji yang diterima para PRT selama ini, menurutnya, tak sebanding dengan beban kerja yang mereka rasakan.

“Padahal, kepersertaan BPJS kan jadi kebutuhan mendesak karena PRT punya beban kerja yang penuh risiko. Misalnya rentan tersiram air panas, kena sengatan listrik, jatuh dari sepeda motor dan masih banyak lainnya,” ungkapnya.

Nur mengungkapkan, masih banyak PRT yang mendapat upah di bawah standar UMR yakni kisaran Rp 800.000-Rp1 juta per bulan. 

“Semua kecelakaan kerja yang dialami PRT gak ada jaminan keselamatannya sama sekali. Kalau cacat mereka yang menanggung sendiri,” ujarnya. 

Di Semarang, masa kerja PRT sekitar 10-15 tahun. Tak jarang ada PRT yang sudah sepuh sehingga sulit mendapat pekerjaan lainnya. 

“Ada yang lansia juga. Sayangnya, mereka statusnya dianggap pekerja informal. Di sisi lain, peran PRT kan sangat besar. Tanpa bantuan PRT, majikan gak akan bisa leluasa kerja di sektor publik,” katanya.

Atas situasi tersebut pihaknya mendesak  kepada pemerintah untuk memikirkan nasib  PRT dan pekerja informal lain untuk menjadi bagian dari program BLT.

Selain itu, pihaknya juga berharap pemerintah pusat agar segera mengesahkan RUU Perlindungan PRT. Pasalnya, RUU Perlindungan PRT dinilai dapat memberikan keadilan bagi PRT yang kerapkali mendapatkan diskriminasi dan kekerasan.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here