BERBAGI
Ganja serat.id
Ilustrasi, pixabay.com

Keputusan sementara menteri pertanian bernomor 104 tahun 2020 mencabut pelegalan ganja sebagai tanaman obat di bawah binaan Dirjen holtikultura.

Serat.id – Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Mastur, menilai keputusan menteri pertanian mengenai pencabutan pelegalan ganja belum memperhatikan segi kajian akademik. Tercatat keputusan sementara menteri pertanian bernomor 104 tahun 2020 mencabut pelegalan ganja sebagai tanaman obat di bawah binaan Dirjen holtikultura.

“Karena terlalu tergesa-gesa disahkan lalu kemudian dicabut, harusnya itu juga bisa dilihat dari segi akademik,”  kata Mastur, Selasa (01/09/20).

Baca juga : Biji Jenitri, Suvenir Khas Desa Wisata Nongkosawit

Tanam Mangrove, Kampung Penghasil Ikan Ini Kembangkan Ekonomi Berbasis Lingkungan

Poniyem, Penjual Daun Singkong yang Terlunta-lunta

Menurut Mastur,  ganja  atau  cannabis telah tertuang dalam pasal 67 UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang holtikultura.  Dalam pasal hortikultura tahun 2010 itu berbunyi, budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat dapat dilakukan untuk pelayanan kesehatan, atau ilmu pengetahuan kecuali ditentukan undang-undang.

“Itukan sudah ada di Undang-Undang ya bisa digunakan untuk kajian akademik,” kata Mastur menjelaskan.

Menurut dia, meski ada pelarangan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I seperti ganja, namun tanaman itu dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium.

Selain itu tanaman jenis ganja  mendapatkan persetujuan dari menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. ” Ganja bisa digunakan untuk kepentingan pendidikan dengan catatan sudah ada rekomendasi dari BPOM”  katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here