BERBAGI
Tanaman melon di lahan warga kawasan Urutsewu, Kabupaten Kebumen yang dirusak oleh truk milik TNI, ist/serat.id

“Jika ada dukungan dari pemerintah seharusnya pengrusakan lahan yang dialamai petani Urutsewu pada 26 Augustus lalu tak terjadi,”

Serat.id – Sengketa lahan TNI AD dengan petani Urutsewu yang berakhir dengan pengrusakan tanaman dinilai sebagai ancaman lain krisis pangan saat pandemi Covid-19. Sengekta lahan dengan kekerasan pengrusakan itu menjadi tolak ukur paling nyata, bahwa pemerintah tidak pernah punya niat menyelamatkan masyarakat dari ancaman krisis pangan.

“Bertani sebagai solusi akan ancaman krisis pangan juga bisa terancam gagal panen, jika ada dukungan dari pemerintah seharusnya pengrusakan lahan yang dialamai petani Urutsewu pada 26 Augustus lalu tak terjadi,” kata pegiat LBH Semarang, Cornelius Gea, kepada Serat.id. Rabu, 2 September 2020.

Berita terkait : Konflik Petani – TNI, Lahan Melon di Urutsewu dilindas Truk Pengangkut Roket

Sertifikat Milik TNI Atas Lahan di Urutsewu Dinilai Cacat Prosedur

Tentara Pukuli Petani Desa Brencong Kebumen

Cornel menyebut pengruskan lahan melon yang dilindas dengan kendaraan berat milik TNI AD sebagai buktyi belum adanya tindakan pemerintah berpihak pada petani. Hal itu, Menurut Cornel sebagai sikap ironis saat pemerintah minta publik tenang menghadapi resesi dengan dalih ekonomi kerakyatan akan menyelamatkan Indonesia.

“Ini malah ekonomi kerakyatan dihancurkan dengan perampasan lahan Petani,” kata Cornel menambahkan.

Cornelius menganggap pemerintah malah mengutamakan kepentingan yang tidak berpihak pada rakyat dengan meneruskan pembahasan RUU Cipta Kerja. “Jadi saya tidak percaya jika pemerintah mau menyelamatkan rakyatnya dari ancaman Covid-19, krisis pangan dan resesi,” katanya.

Kapendam IV/Diponegoro Letkol Kav Susanto SIP MAP membantah telah merebut lahan milik petani. Menurut Susanto wilayah Urutsewu, Desa Setrajenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, resmi menjadi daerah latihan persenjataan TNI AD.

“Warga di sana hanya diberi kesempatan memanfaatkan manakala tidak sedang digunakan untuk latihan. Hal tersebut sebagai bentuk kepedulian TNI AD untuk membantu warga sekitar agar bisa membantu perekonomiannya,” kata Susanto.

Ia mengatakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN secara resmi telah mengeluarkan sertifikat hak kepemilikan atas tanah tersebut, atas nama TNI AD untuk keperluan latihan. Sertifikat diserahkan oleh Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil kepada Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Andika Perkasa di Makodam IV Diponegoro pada Rabu (12/8/2020).

“Dengan dasar tersebut maka masyarakat diharapkan memahami dan tidak terprovokasi dengan hoaks yang sengaja akan membenturkan masyarakat dengan TNI AD,” kata Susanto menjelaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here