BERBAGI
serat.id
Ilustrasi, pixabay.com

Diperkirakan mencapai 20 ribu kematian.

Serat.id – Koalisi Warga Lapor Covid-19 mencatat hingga Kamis, 3 September 2020 angka kematian akibat Covid-19 mencapai 2,5 kali dari data resmi yang dilaporkan pemerintah. Angka tersebut diperkirakan mencapai 20 ribu kematian.

 “Selama enam bulan masa pandemi Covid-19 ini kami memiliki sejumlah temuan yang pertama adalah mengenai pelaporan kematian yang belum mengadopsi rekomendasi WHO tentang pencatatan kematian Covid-19,” kata Ketua Tim Koalisi Warga Lapor Covid-19, Irma Hidayana, dalam diskusi daring yang bertajuk “ Enam  Bulan Mencatat Kematian: Mereka Bukan Hanya Angka”, Sabtu, 5 September 2020.

Baca juga : Kenang Tenaga Kesehatan, Relawan Lapor Covid-19 Luncurkan Pusara Digital

Anggota Dewan Jateng Meninggal Karena Covid-19. Gedung DPRD ditutup

Lagi, Seorang Perawat di RSUP Kariadi Positiv Covid-19 Meninggal

Irma mengatakan sejumlah temuan itu seharusnya turut memasukkan data kematian yang disebabkan kondisi klinis dengan gejala Covid-19. Meski begitu, Irma mengungkapkan data yang dicatatnya juga tidak sepenuhnya akurat, mengingat sebanyak 120 sampai 132 Kabupaten  dan Kota tidak memiliki data suspek maupun probable.  Bahkan, menurut Irma masih ada daerah Kabupaten dan Kota yang menggunakan istilah ODP dan PDP.

“Ini akibatnya kami tidak bisa menghitung selisih angka terkonfirmasi dan juga angka kematian yang suspek (ataupun) probable,” ujar Irma menambahkan.

Berdasarkan hasil survei Koalisi Warga Lapor Covid bersama Social Resilience Lab  Nanyang Technological University, Singapura, menunjukkan beberapa wilayah terutama DKI Jakarta dan Surabaya justru kewaspadaan terhadap Covid sangat rendah. Hal itu dinilai ironis saat angka pertambahan kasus terus meningkat.

Disamping itu, ia juga telah menerima laporan bahwa terdapat kantor yang sengaja menyembunyikan data pegawai yang dinyatakan sebagai pasien Covid-19. Ia turut mendesak pemerintah menutup kembali aktivitas kegiatan belajar mengajar sekolah dengan tatap muka.

“Dasar pemerintah membuka  sekolah berdasarkan zonasi indikator Covid-19  masih diragukan lantaran masih terdapat keterbatasan, ketimpangan serta ketidakterbukaan jumlah tes PCR beberapa Kabupaten dan Kota di Indonesia,” kata Irma menjelaskan.

Ia berharap pemerintah bisa mengambil langkah emergency secepat-cepatnya yang bijak antara lain berhati-hati membuka aktivitas publik supaya mendahulukan keselamatan kita semua sesuai dengan amanah konstitusi UUD 1945 pasal 28 H. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here