BERBAGI

16 Tahun Kematian Pejuang HAM

[Ilustrasi] 16 Tahun Kematian Pejuang HAM. (serat.id/A.Arif)
[Ilustrasi] 16 Tahun Kematian Pejuang HAM. (serat.id/A.Arif)

Serangan kasus yang meluas tidak harus ditujukan langsung kepada masyarakat sipil, namun cukup dengan satu orang dimana Munir merupakan bagian dari masyarakat sipil sebagai pejuang HAM.

Serat.id – Koalisi Solidaritas Aksi untuk Munir (KASUM) mendesak pemerintah memasukkan kasus aktivis pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib dalam kategori pelanggaran HAM berat. Upaya tersebut sekaligus untuk meniadakan status kadaluarsa kasus Munir yang hanya menyisakan waktu dua tahun ke depan.

“Sehingga kasus ini bisa diusut secara tuntas, sehingga bukan hanya ditangkap aktor lapangannya saja tapi juga penghubung termasuk aktor intelektual perencana ini,” ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana dalam diskusi daring siaran pers ‘Pembunuhan Munir Said Thalib adalah Pelanggaran HAM Berat’, Senin, 7 September 2020.

Menurut Arif, dasar hukum untuk membuat kasus Munir tidak kadaluarsa yakni undang-undang nomor 26 tahun 2000 Pengadilan HAM. Di samping itu dasar hukum kasus Munir dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat mengacu pada pasal 7 dan 9 undang-undang yang sama.

Baca Juga: Aktor Lain Pembunuhan Munir Belum Tersentuh

“Dalam kasus cak Munir bukan hanya pembunuhan yang bisa masuk tetapi juga penyiksaan karena kematian cak munir begitu tragis karena dia diracun arsenik yang takarannya begitu besar,” ujar Arif.

Menurut Arif pembunuhan terhadap Munir bisa dibuktikan sebagai serangan kasus yang meluas maupun sistematik. Serangan kasus yang meluas tidak harus ditujukan langsung kepada masyarakat sipil, namun cukup dengan satu orang dimana Munir merupakan bagian dari masyarakat sipil sebagai pejuang HAM.

“Sementara serangan sistematik dalam arti ini melibatkan perencanaan adanya kebijakan negara yang ini bisa dimaknai tidak harus adanya kebijakan formal tapi keterlibatan atau sepengetahuan dari negara atau organisasi negara sangat dimungkinkan, “ ujar Arif menjelaskan.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia (HAM), Ahmad Taufan mengungkapkan legal opinion atau pendapat hukum dari KASUM telah ia terima. Pendapat hukum tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi Komnas HAM untuk solusi hukum mengingat kasus Munir bisa kadaluarsa dalam dua tahun kedepan.

“Kami akan terus mendukung upaya hukum kasus Munir, seorang pejuang HAM yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan HAM dan demokrasi di Indonesia,” ujar Ahmad Taufan ketika dihubungi serat.id. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here