BERBAGI
Kekerasan, serat.id
Ilustrasi kekerasan (foto pixabay.com)

Penyidik Kepolisian dengan tidak profesional hanya menyangkakan pelaku dengan pasal tindak pidana ringan

Serat.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang melaporkan penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Purworejo ke Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Tengah, terkait dugaan pelanggaran kode etik saat menangani kasus penganiayaan terhadap pegiat anti korupsi yang minta transparansi anggaran dana desa.  LBH mengacu penanganan kasus penganiayaan yang dialami oleh Ario Bayu Prakoso oleh sejumlah orang usai mengkritisi tranparansi dana desa.

“Namun Penyidik Kepolisian dengan tidak profesional hanya menyangkakan pelaku dengan pasal tindak pidana ringan,” kata advokad LBH Semarang, Herdin Parjoangan yang mendapat kuasa hukum dari korban, Selasa, 8 September 2020.

Berita terkait : Dorong Transparansi Dana Desa, Warga Purworejo Dianiaya

Penganiayaan Pegiat Anti Korupsi di Purworejo, Polisi Panggil Sejumlah Saksi

Menurut Herdien, penganiyaan yang dilakukan oleh tersangka yang berstatus sebagai kepala desa terhadap Bayu seharusnya dikenakan dengan Pasal 351 ayat 1 dan 2  KUHP dengan ancaman pidana penjara dua tahun delapan hingga lima tahun.

“Sedangkan penyidik mengenakan Pasal 352 KUHP masuk kategori tindak pidana ringan. Tentu menimbulkan pertanyaan dari pihak korban karena hal itu jelas mengabaikan kepentingan korban untuk mendapatkan rasa keadilan,” kata Herdien menambahkan.

Menurut dia, jika dipaksakan dengan pasal 352 KUHP yang diatur sebagai tindak pidana ringan dengan masa hukuman maksimal tiga bulan penjara. Maka, dikhawatirkan jika ada warga yang akan melaporkan transparasi dana desa di desanya,  besar kemungkinan akan terulang lagi tindakan intimidasi dan penganiayaan seperti yang dialami Bayu.

Herdien berharap Propam bisa melakukan penelitian lebih jauh karena sikap penyidik yang menangani kasus nganiayaan pegiat anti korusi itu tidak professional dan tidak ada penelusuran lebih jauh.

Selain melapor ke Propam Polda Jateng, juga melaporkan kasus ini ke Biro Pengawasan Penyidikan (Biwasdik) Polri,dan Ombudsman perwakilan Jawa Tengah, karena korban sudah melapor tetapi tidak dipertimbangkan.

“Saya harap Propam bisa melakukan pemeriksaan ke Polres Purworejo,” katanya.

Sementara Ario Bayu Prakoso sebagai korban, menyatakan ada kejanggalan dalam penanganan kasus penganiayaan yang ia alami. “Saya merasa para penyidik terlalu memenangkan keterangan terlapor dan keterangan saya sebagai pelapor atau korban tidak dianggap,” kata Bayu.

Padahal, menurut Bayu, hasil visum menjelaskan dampak penganiyaan terhadap dirinya berdampak ia tak bisa beraktivitas selama lima hari usai kejadian. “Saya curiganya apa karena pelaku seorang perangkat desa apa gimana?,” kata  Bayu mempertanyakan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here