BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Jika Pilkada tetap dilaksanakan akan menyebabkan penyebaran Covid-19 semakin tidak terkendali dan akan melanggar berbagai hak-hak antara lain hak untuk hidup, hak untuk kesehatan, hak atas rasa aman.

Serat.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) HAM menyarankan pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pelaksanaan tahapan Pilkada lanjutan. Penundaan tersebut disarankan berlaku hingga kondisi penyebaran Covid-19 berakhir atau minimal mampu dikendalikan berdasarkan data epidemologi.

“Harus lebih memperhatikan kesehatan dan keamanan publik (human security) dengan menimbang pada keadaan darurat yang terjadi saat ini,” ujar Amiruddin, anggota Tim Pemantau Pilkada 2020 Komnas HAM RI dalam siaran resmi yang diterima serat.id, Jumat 11 September 2020.

Saran penundaan ini juga seiring dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Policy brief on election Covid-19 bahwa Pemilu yang dilakukan secara periodik bebas dan adil tetap menjadi suatu hal yang penting.

Selain itu Amiruddin mengungkapkan dasar hukum untuk menunda Pilkada mengacu pada pasal 201 A Perppu nomor 2 Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebagai undang undang yang berisi pemungutan suara serentak dapat ditunda dan dijadwalkan segera setelah bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

“Saat ini sebanyak 59 Bakal Pasangan Calon dari total 728 Bapaslon terkonfirmasi positif Covid-19. Bahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun menjadi klaster penyebaran Covid-19 di Boyolali dimana 70 orang dinyatakan positif,” kata Amirudin.

Ia juga menyebut petugas RT/RW yang membantu PPS dalam pemuktahiran data pemilih (PPDP) pada saat melakukan test rapid hasilnya reaktif. Hal ini menunjukkan klaster baru Pilkada benar adanya.

Jika Pilkada tetap dilaksanakan akan menyebabkan penyebaran Covid-19 semakin tidak terkendali dan akan melanggar berbagai hak-hak antara lain hak untuk hidup, hak untuk kesehatan, hak atas rasa aman.

Sedangkan pelaksanaan protokol kesehatan yang diwajibkan dalam setiap tahapan belum diterapkan secara maksimal dan banyak terjadi pelanggaran. “Sampai saat ini Bawaslu mencatat 243 dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam proses pendaftaran bapaslon kepala daerah,” kata Amirudin menegaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here