BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Urusan menyelamatkan jiwa dan nyawa rakyat harus lebih diutamakan daripada mengejar kekuasaan

Serat.id – Muhammadiyah Jawa Tengah mengusulkan agar pelaksanaan  pemilihan kepala daerah serentak bulan Desember tahun 2020 ditunda. Muhammadiyah mempertimbangkan peningkatan penularan Covid-19 di Jateng dan berbagai daerah se Indonesia dalam sebulan terakhir.

“Kami berpendapat Pilkada sebaiknya ditunda pelaksanaannya. Bisa September 2021 seperti opsi yg dulu pernah dibahas DPR bersama Pemerintah, atau ditentukan kemudian sambil memperhatikan perkembangan pandemi yang ada”, kata ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Khafid Sirotudin, Minggu, 20 September 2020.

Baca juga : Ini Alasan Komnas HAM Sarankan Pilkada Serentak Ditunda

Bawaslu Sebut Partai Pengusung Paslon Pilkada Tak Patuh Protokol Kesehatan

Wabah Covid-19, Bawaslu Jateng : Jangan Manfaatkan Untuk Kampanye

Menurut Khafid, urusan menyelamatkan jiwa dan nyawa rakyat harus lebih diutamakan daripada mengejar kekuasaan melalui Pilkada. “Keselamatan nyawa seorang manusia merupakan hak asasi yang paling elementer,” kata Khafid menambahkan.

Khafid menjelaskan Periode Kepala Daerah berakhir masih bisa ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas oleh Pemerintah pusat dan Mendagri. Tapi ratusan tenaga medis dan paramedis, serta ribuan nyawa rakyat yang meninggal apa bisa hidup kembali.

Penundaan pelaksanaan Pilkada bukan berarti pembatalan proses dan tahapan-tahapan yang sudah berjalan dikembalikan ke titik nol atau kembali ke tahapan awal. Namun hanya menunda dan atau memperpanjang beberapa tahapan pilkada yang belum dijalankan. Yaitu tahapan kampanye, pencoblosan, penghitungan suara dan penetapan pemenang pilkada.

“Penundaan setelah penetapan Paslon oleh KPU adalah waktu yang paling tepat. Paslon sudah ada dan tidak perlu dikocok ulang dari nol”  kata Khafid menjelaskan.

Penundaan Pilkada setelah penetapan Paslon akan memberikan hikmah dan keuntungan bagi berbagai pihak, antara lain, bisa merealokasikan  APBD/APBN untuk Pilkada dialihkan bagi penanganan pandemi Covid-19.

Selain itu tahapan kampanye paslon menjadi lebih lama sebagaimana Pemilu Legislatif  dengan jangka waktu 9 hingga 12 bulan. Waktu kampanye yang relatif lama akan memberikan manfaat bagi rakyat untuk lebih mampu menakar dan menilai paslon yang ada. Termasuk untuk menimbang, memilah dan memilih bumbung kosong apabila terjadi paslon tunggal.

“Bagi Paslon yang sudah ditetapkan KPUD juga akan lebih rileks, tidak tergesa-gesa  dalam mensosialisasikan program dan dirinya kepada calon pemilih,” katanya.

Ia juga menjelaskan, bagi Parpol pengusung juga memiliki kesempatan lebih panjang mengkonsolidasikan pengurus dan anggotanya, termasuk sebagai uji pemanasan  untuk mesin politik sebagai menuju Pemilu 2024.

Anggota KPU Kota Semarang, Novi Matia Ulfa mengatakan penundaan Pilkada kebijakan pemerintah berdasarkan kesepakatan DPR RI, Kemendagri  dan  gugus tugas Covid.  “Kami lembaga yang bekerja berdasarkan undang-undang dan Perpu, kewajiban kami menjalankan amanah yang digariskan,” kata Novi.

Video : Mengawasi Pilkada 2020 di Tengah Pandemi

Ia mengatakan KPU Kota Semarang sudah menjalankan tahapan, meski diakui hasil evaluasi saat pendaftaran pencalonan menemukan terjadi kerumunan di beberapa titik. “Kami juga mensosialisasikan PKPU tentang panduan penyelenggaraan Pilkada di masa pademi Covid-19,” kata Novi menambahkan.

Menurut Novi, panduan proses Pilkada yang dilakukan saat pandemi ini sudah lengkap. Mulai dari awal tahapan hingga pemusungutan suara, termasuk desain  TPS, aturan kampanye hingga detail jumlah pertemuan.

“Semua sudah diatur, tak bisa dibebankan ke KPU. Harus saling bekerja sama, paradigmanya harus sama semua melaksanakan (protokol kesehatan) tak hanya KPU tapi Paslon termasuk partai politik,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here