BERBAGI
Masdalena

Dr. Masdalina Pane

Hari-hari terakhir para pakar malah membahas masker scuba, bukahkan membahas angka kematian dan kembali pada upaya isolasi dan karantina akan lebih baik untuk menyelamatkan nyawa banyak orang.

Inti utama pengendalian wabah penyakit menular adalah isolasi dan karantina. Teknik itu telah digunakan sejak abad ke-14 pada pengendalian Plaque atau black death dan tetap relevan dilakukan pada abad ini. Bahkan pada pengendalian ebola dengan case fatality rate yang tinggi tekhnik ini digunakan dengan sangat efektif.

Bagaimana dengan pengendalian pandemi Covid-19? Dalam keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian pandemi Covid-19, bahasan tentang isolasi karantina telah dijelaskan dengan detail. Meski diakui tekhnik di lapangan mungkin akan berbeda antar wilayah, karena itu epidemiologi disebut sebagai science and art, tidak sepenuhnya science yang terpenting tujuan utama pengendalian tercapai.

Walaupun keduanya hampir sama konsepnya yaitu memisahkan antara individu yang sakit dan close contactnya dengan populasi umum yang sehat, tetapi untuk membedakannya isolasi dilakukan pada kasus confirm baik yang bergejala maupun tidak bergejala, dan karantina dilakukan pada close contact dari kasus confirm dan probable selama waktu tertentu tergantung pada masa inkubasi penyakitnya, untuk Covid-19 masa inkubasi terpanjang adalah 14 hari, maka isolasi dan karantinaakan dilakukan lebih kurang pada waktu tersebut.

Mengapa lebih kurang, tidak ajeg pada timing tertentu? Ini tergantung pada dinamisasi penyakit pada setiap orang, berdasarkan riwayat alamiah penyakit atau natural history of diseases  munculnya gejala tidak sama pada setiap orang. Tergantung pada daya tahan tubuhnya dan sifat virus itu sendiri, karena itu close contact yang tidak bergejala sebaiknya segera melakukan karantina kurang dari 48 jam sejak kontaknya terkonfirmasi positif.

Peting juga pertanyaan, dalam kasus Covid-19 perlukah kontak erat di swab jika tidak bergejala? Jika kapasitas laboratorium memadai dan hasil pemeriksaan lab bisa kurang dari 24 jam silahkan close contact di swab. Namun jika laboratorium kita masih belum mumpuni, maka langsung karantina 14 hari adalah sebuah solusi, tetapi jika dalam 14 hari close contact tersebut muncul gejala baik ringan maupun sedang maka statusnya berubah menjadi suspect dan wajib di swab.

Tentu jika hasilnya positif maka akan diperlakukan sebagai kasus confirm, jika dua kali swab negatif maka close contact tersebut bisa discarded, artinya tidak ada virus covid-19 di tubuhnya.

Swab Mengapa Tidak Sejak Awal ?

Bukahkan gejala merupakan salah satu tanda bahwa ada infeksi di dalam tubuh kita. Probabilitas untuk mendapatkan hasil positif jauh lebih besar pada suspect yang bergejala dibandingkan close contact yang tidak bergejala sedangkan biaya yang harus dikeluarkan tak sedikit.

Di rumah sakit swasta misalnya biaya Swab antara Rp 1,5 juta hingga Rp 2,4 juta sekali swab. Sedangkan satu paisen butuh dua kali swab untuk dinyatakan negatif. Jadi bisa dibayangkan bagaimana letihnya petugas laboratorium kita menerima puluhan ribu sample dari yang seharusnya tidak perlu diswab, sementara yang prioritas di swab seperti suspek dengan gejala berat dan kritis menjadi terhambat haknya.

Masalah lain juga ketia ada yang sampai meninggal belum diketahui hasil laboratorium dan dimakamkan dengan prosedur penanganan Covid-19. Belum lagi hasil uji laborat antara 1 hingga 2 pekan kemudian hasilnya keluar negatif, ini tentu melukai hati keluarga dan melanggar hak jenazah untuk dimakamkan sesuai syariat agamanya.

Begitu pula dengan swab follow up untuk menentukan kesembuhan, kasus konfirmasi yang sudah menjalani isolasi mandiri selama 14 hari perlukah dilakukan swab follow up?

Sekali lagi, jika kapasitas laborat kita memadai akan lebih baik dilakukan, tapi jika belum bisa membuat hasil lab keluar kurang 24 jam, sebaiknya ikuti kriteria sembuh sesuai buku pedoman.

Sudah seharusnya pemerintah dapat memperkuat laboratorium pemeriksa dan hasil lab dapat dipercepat keluarnya, atau sebaiknya swab follow up dibebankan pembiayaannya pada yang menginginkan.

Terkait dengan isolasi dan karantina, sejak awal Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) terus menekankan pentingnya inti pengendalian ini, tapi tidak banyak yang merespon kecuali para epidemiolog di provinsi dan Kabupaten dan kota. Semua malah sibuk dengan kapasitas testing, positivity rate, masker dan lain-lain  sambil menekankan bahwa testing dapat memutus rantai penularan.

Ini menjadi pertanyaan, dari mana yang menyimpulkan testing dapat memutus rantai penularan. Bukankah testing penting untuk mendapatkan hasil positif atau negatif, selanjutnya tentu karantina atau isolasi yang akan memutus rantai penularan. Karena itu tanpa isolasi dan karantina yang tepat rantai penularan tetap berlangsung.

Contohnya DKI Jakarta dengan kapasitas testing sudah 4 hingga 5 kali lebih tinggi dari target sejak minggu ke 7 atau minggu 18 secara epidemiologi (April 2020) sampai hari ini kasusnya tak turun justru sebaliknya. Jadi bukan testing yang membuat rantai penularan terputus, tetapi bagaimana isolasi dan karantina diterapkan dengan disiplin.

Perdebatan tentang isolasi dan karantina juga menjadi sesuatu yang sama sekali tidak efektif, isolasi untuk kasus tanpa gejala dan gejala ringan ya tidak perlu di hotel berbintang atau di rumah sakit. Isolasi mandiri di rumah juga tak apa, sekalian melakukan karantina bagi kontak eratnya, tapi yang utama kebutuhan anggota rumah dipenuhi, pangan dan kebutuhan essensial lainnya seperti air, listrik, gas termasuk sewa rumah dan pembayarannya. 

Karena jika tidak mereka tetap akan keluar rumah untuk mencukupi kebutuhannya. Meski dinas sosial sudah menyiapkannya, tapi proses karantina mandiri tidak cukup hanya mie instant dan beras saja untuk hidup 14 hari. Mie dan makanan sederhana juga jauh dari empat sehat dan lima sempurna.

Bagaimana mau sehat jika secara ekonomi ini lebih menghemat keuangan negara, bukan dengan memberi subsidi masyarakat terdampak akibat PSBB itu. PSBB dalam undang-undang Karantina Kesehatan adalah solusi terakhir jika karantina rumah dan wilayah sudah tidak dapat lagi dilakukan.

Meski kita memang suka terbolak balik membuat regulasi, di awal pandemi, termasuk Lockdown yang gencar diteriakkan di Indonesia Namanya PSBB, hanya karena negara-negara Eropa dan Amerika serta beberapa negara tetangga melakukan lockdown.

Para epidemiolog tercengang, mengapa harus lockdown, saat kasus masih kisaran puluhan dan seratusan saja, kami masih sanggup melakukan karantina rumah dan wilayah, belum lagi begitu banyak sektor usaha yang tetap boleh berjalan (11 sektor). Dalam Permenkes tentang PSBB ini tidak akan efektif, tapi apalah daya para pakar dan orang pintar itu lebih berkuasa memutuskan.

Dengan begitu pada akhirnya kita ikuti saja sambil berpesan pada wilayah lain di luar Jawa untuk tidak mengambil kebijakan tersebut. Alhamdulillah angkanya turun selama beberapa saat di Jakarta, tentu dengan kerugian negara cukup besar karena harus memberi bantuan langsung tunai pada mereka yang terdampak.

Tetapi kali ini angka kasus terus meningkat secara teratur, mulai 200, 300, 400, 500 dan seterusnya sampai diatas 1000, yang kemduian menimbulkan kepanikan. Kini sudah semestinya angka di atas 1.500 harus dilihat satuan rumahnya, apakah sudah harus karantina wilayah lebih luas ataukah harus PSBB beneran? Ironisnya hari-hari terakhir para pakar malah membahas masker scuba, bukahkan membahas angka kematian dan kembali pada upaya isolasi dan karantina akan lebih baik untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. (*)

*Dr. Masdalina Pane, ahli epidemiologi dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here