BERBAGI
Aliansi Gerakan Buruh Kota Semarang (Gerbang) menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan UMK di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang, Jalan Ki Mangunsarkoro, Rabu, 23 September 2020.

Usulan itu berdasarkan hasil kajian dan survei KHL ditambah kebutuhan tambahan wajib saat pandemi Covid-19 sebagai dasar penetapan UMK Kota Semarang.

Serat.id – Aliansi Gerakan Buruh Kota Semarang (Gerbang) menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum kota (UMK) pada 2021.

Dalam aksi yang digelar di  Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang, Jalan Ki Mangunsarkoro, Rabu, 23 September 2020 itu, mereka menuntut UMK Kota Semarang pada 2021 sebesar Rp 3.395.930 dari saat ini Rp 2.715.000.

“Ini berdasarkan prediksi kebutuhan hidup layak (KHL) buruh di Kota Semarang pada 2021 sebesar Rp 3.395.930,” kata Koordinator Aksi Unjuk Rasa, Aulia Hakim.

Baca juga : Tolak Omnibus Law, Ratusan Buruh dan Mahasiswa Gelar Sidang Rakyat

Ini Alasan Buruh PT Pinnacle Apparels Emoh dimutasi dan Minta PHK

Tolak RUU Omnibus Law, Aktivis dan Buruh Kembali Turun ke…

Dia menjelaskan, usulan itu berdasarkan hasil kajian dan survei KHL ditambah dengan kebutuhan tambahan wajib saat pandemi Covid-19 sebagai dasar penetapan UMK Kota Semarang.

Aulia menandaskan, penetapan UMK sebesar itu hanya untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja di bawah satu tahun.

Adapun pekerja yang masa kerja satu tahun atau lebih maka harus mendapatkan upah lebih besar dari ketentuan UMK 2021.

“Ini untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa di tengah anomali ekonomi saat pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Ketua DPD FSPKEP Jateng, Ahmad Zainuddin yang mengikuti aksi unjuk rasa tersebut mengatakan, beberapa waktu lalu ada kebijakan genit dari Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah yang menyatakan situasi seperti sekarang ini dianggap sebagai force majeur (suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan).

“Namun, kami melihat ini tidak memenuhi syarat-syarat yang mengikuti sebagai keadaan di luar kuasa,” terangnya.

Zainuddin menilai ada beberapa pengusaha hitam yang memanfaatkan situasi ini dengan mengabaikan hak-hak buruh dengan aturan yang dibuat sedemikian rupa hingga semakin ketat.

Di sisi lain, menurut Zainuddin, kebijakan pemerintah soal pandemi Covid-19 yang diberikan kepada perusahaan, seperti pelonggaran, pembebasan pajak, insentif dan sebagainya, nampaknya tidak memberikan dampak positif sebagaimana yang diharapkan.

Sementara itu, organisasi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Kota Semarang (Gerbang) itu, di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP).

Kemudian, Serikat Pekerja Independen (SPI), Kahutindo, Farmasi dan kesehatan Reformasi (Farkes-Ref), Federasi Serikat Pekerja Listrik Negara (FSPLN), dan sejumlah organisasi buruh lainnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here