BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional dan hak asasi manusia

Serat.id – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyerukan kepada semua pihak untuk memenuhi hak berbahasa isyarat bagi penyandang tuli dan pengguna bahasa isyarat. Hal tersebut sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional dan hak asasi manusia.

“Kajian dan pantauan Komnas Perempuan bersama organisasi organisasi tuli di Indonesia mencatat,  perempuan dan anak perempuan tuli lebih rentan mengalami kekerasan termasuk kekerasan seksual dibanding dengan perempuan umumnya,” ujar Komisioner Komnas Perempuan, Rainy Maryke Hutabarat dalam rilis yang diterima serat.id, Rabu, 23 September 2020.

Baca juga : Kekerasan Terhadap Perempuan di Jateng Terus Meningkat

UIN Walisongo Akan Terbitkan Regulasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Jurnalis Anti Kekerasan Sayangkan Pencabutan RUU PKS Dari Prolegnas

Rainy mengungkapkan tanpa kemampuan berbahasa isyarat, sulit bagi perempuan dan anak perempuan tuli korban kekerasan untuk mengakses layanan dan keadilan. Dampaknya hak mereka atas informasi dan pengetahuan khususnya terkait kesehatan reproduksi tidak terpenuhi. “Padahal, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi penting bagi pencegahan kekerasan seksual,” kata Rainy menambahkan.  

Atas dasar itu, Rainy mendorong kepada DPR untuk mengintegrasikan hak penyandang tuli ke dalam perundang-undangan nasional yang akan dibentuk. Ia juga mendesak Presiden untuk melakukan sinergi lintas Kementerian dan Lembaga untuk memenuhi hak berbahasa isyarat di lembaga pemerintahan dari pusat hingga ke daerah.

Hal itu mengacau pada undang-undang nomor 8 tahun 2016 dan meningkatkan pemahaman ASN dan Aparat Penegah Hukum (APH) tentang penyandang tuli atau bisu tuli, serta menyediakan penerjemah bahasa isyarat dalam setiap tahap pemeriksaan peradilan baik pidana, perdata, Tata Usaha Negara maupun Konstitusi.

“Hak berbahasa isyarat bagi perempuan dan anak perempuan tuli merupakan hak asasi yang dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia, perundang-undangan nasional dan konvensi-konvensi HAM internasional,” ujar Rainy menjelaskan.

Rainy juga meminta kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Perempuan agar memperkuat kapasitas penyedia layanan dalam hal ini penerjemah bahasa isyarat dan menggiatkan literasi tuli bagi keluarga dengan anggota penyandang tuli masyarakat

Selain itu, ia juga memohon kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar mendorong pendidikan inklusi dengan menyediakan penerjemah bahasa isyarat di berbagai lembaga pendidikan. “Mayoritas perempuan tuli tidak dibekali pengetahuan bahasa isyarat bahkan juga di pendidikan,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here