BERBAGI
[Ilustrasi] Potret petani kita. (Serat.id/ Abdul Arif)
[Ilustrasi] Potret petani kita. (Serat.id/ Abdul Arif)

“Undang-undang pokok agraria tidak dijalankan secara penuh dan konsekwen, bahkan diselewengkan oleh kekuasaan,”

Serat.id – Hari tani nasional berbarengan dengan peringatan terbitnya Undang-undang nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA ) menjadi refleksi tersendiri bagi petani. Pejuang petani menyebut 60 tahun usai terbitnya undang-undang dan kemudian diperingati hari tani nasional masih menysiakan sejumlah masalah.

“Tragisnya undang-undang pokok agraria tidak dijalankan secara penuh dan konsekwen, bahkan diselewengkan oleh kekuasaan ,” kata Sekretaris Jenderal Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) yang juga mewakili Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), saat peringatan hari tani nasional, Kamis, 24 September 2020.

Baca juga : Petani Urutsewu Kirim Surat Keberatan Sertifikat TNI AD di Lahan Mereka

Nasib Petani Bawang Merah pada Masa Krisis

Konflik Petani – TNI, Lahan Melon di Urutsewu dilindas Truk Pengangkut Roket

Menurut Dewi, lahirnya UUPA yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno tersebut sebenarnya sebagai acuan kebijakan pemerintah mendistribusikan tanah untuk kaum tani dan masyarakat marjinal lainnya di pedesaan.

“Namun faktanya tumpang tindih para pemilik modal bersama elit politik telah berdiri di atas perampasan tanah-tanah rakyat dan penghancuran alam,” kata Dewi menambahkan.

Dewi menyebut data KPA 2019 mencatat masih ada 447 konflik agraria seluas 9,2 juta hektare dengan jumlah korban petani sebanyak 1,5 juta keluarga. Konflik agraria yang bersifat struktural itu berlangsung di seluruh sektor pembangunan; perkebunan, kehutanan, liberalisasi pertanian, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan properti, serta pesisir, kelautan dan pulau-pulau kecil.

“Parahnya, bahkan selama masa pandemi, kebijakan menjaga jarak fisik dan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), menjadi letusan konflik agraria dan kekerasan terhadap petani dan rakyat tetap terjadi,” kata Dewi menambahkan.

Ironisnya, kata Dewi, perusahaan dan aparat keamanan negara tetap bekerja merampas, mengintimidasi dan menangkapi rakyat yang memperjuangkan tanah-airnya. Konflik agraria sebenarnya adalah cermin nyata, terjadinya praktik perampasan tanah rakyat yang

dijalankan atas nama hukum yang disetir oleh modal.

Menurut Dewi, perampasan tanah juga menjadi sebab-sebab hilangnya kedaulatan pangan petani dan komunitas masyarakat adat, serta pertanian alami yang telah membudaya di tengah masyarakat.

“Perampasan tanah telah membuat buruh, petani, nelayan, masyarakat adat hidup dalam situasi yang buruk.,” katanya.

Selain itu perampasan tanah juga biang keladi kerusakan lingkungan, hilangnya hutan, perubahan iklim dan kejahatan ekologis di Indonesia .

Di hari tani bertepatan 24 September 2020 KPA dan KNPA ingin kaum tani, buruh, nelayan, masyarakat adat, kaum miskin kota diutamakan hak-hak konstitusionalnya melalui agenda politik bangsa reforma agraria.

Harapanya kebijakan itu mampu menjadikan keluarga petani dapat merasakan kebahagiaan hidup sebagai masyarakat agraris. Derajat hidup merekapun terangkat.

“Begitu pun petani penggarap, petani petambak, buruh tani dan buruh kebun terpenuhi hak-haknya atas tanah, serta memperoleh program pendukung sesuai skala ekonomi yang memadai, corak produksi dan konsumsi serta derajat kebahagiaan keluarganya,” kata Dewi menjelaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here