BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha merupakan anggota eks tim mawar yang kala itu berpangkat kapten. Mereka melakukan operasi penculikan dan penghilangan paksa terhadap aktivis di masa orde baru.

Serat.id – Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) menganggap keputusan Presiden Jokowi mengangkat dua pejabat dari anggota eks Tim Mawar di Kementerian Pertahanan merupakan sebuah penghinaan bagi keluarga korban peristiwa 1998. Presiden mengeluarkan surat Keputusan Nomor Nomor 166 Tahun 2020 yang mengangkat Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha, keduanya mantan anggota Tim Mawar yang menculik aktivis di era orde baru.

“Ini seperti luka yang disiram air cuka. Ini yang sungguh kami sesalkan dan kami mengecam keras keputusan Jokowi,” ujar Sektretaris Jenderal IKOHI, Zaenal Muttaqin, dalam konferensi pers daring, Minggu, 27 September 2020.

Baca juga : Kampanyekan HAM, dari Pembunuhan Aktivis Hingga Soal Upah

Etalase Kasus HAM dalam Film

Dwi Fungsi TNI Bakal Ganggu Demokrasi

Menurut Zaenal, pemerintah hingga kini belum ada kemajuan dalam pemenuhan hak korban yang telah berjuang selama 22 tahun. IKOHI yang telah memillih Jokowi selama dua periode pemilihan 2014 dan 2019, sebelumnya juga telah dikecewakan terhadap keputusan Presiden Jokowi yang mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

Lembaga kumpulan keluarga orang hilang itu mendesak Jokowi untuk memenuhi empat rekomendasi DPR yang diajukan pada tahun 2009 kepada Presiden. “Antara lain membentuk pengadilan HAM ad hoc, mencari ketiga belas aktivis yang masih hilang, merehabilitasi keluarga korban yang hilang, meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa,” kata Zaenal menegaskan.  

Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti, menyakini pengangkatan mantan anggota Tim Mawar tersebut membuat Pemerintahan Jokowi sedang keluar jalur dari agenda reformasi dan mengesampingkan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). “Saya khawatir situasi tersebut akan menghambat komitmen pemerintah untuk menghapus tindakan penghilangan paksa,” kata Fatia.

Berdasarkan catatan KontraS, Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha merupakan anggota eks tim mawar yang kala itu berpangkat kapten. “Mereka  melakukan operasi penculikan dan penghilangan paksa terhadap aktivis di masa orde baru,” kata Fatia menambahkan.

Mahkamah Militer Tinggi (Mahmiliti) II Jakarta, Yulius Selvanus dihukum 20 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI, sedangkan Dadang Hendrayudha dihukum 16 bulan penjara tanpa pemecatan. Namun, dalam Putusan tingkat banding, pemecatan terhadap Yulius Selvanus dianulir oleh hakim. Sehingga keduanya, masih menjabat aktif sebagai anggota militer.

“Situasi ini justru membawa Indonesia kembali keluar jalur, di mana militerisme dan impunitas menjadi pilihan pemerintah itu sendiri,” ujar Fatia menjelaskan.

Ia mendesak Jokowi mencabut Keppres pengangkatan Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha sebagai pejabat publik di Kementerian Pertahanan, tidak terkecuali juga terhadap pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Kontras juga mnta Jokowi agar mendorong Jaksa Agung untuk menindaklanjuti penyelidikan Komnas HAM dan menuntut para terduga pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui pengadilan ham ad hoc. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here