BERBAGI
PHK kartun
Ilustrasi PHK, sepihak pixabay.com

Upaya pemberangusan serikat pekerja ini, melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 500.000.000.

Serat.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lentera yang terafiliasi dengan LBH Pers, menerima aduan dari sejumlah pengurus Serikat Pekerja (SP) Jawa Pos pada 6 Agustus 2020 terkait dugaan pemberangusan serikat pekerja atau union busting di lingkungan kerja PT Jawa Pos Koran.

Koordinator Divisi Advokasi AJI Surabaya, Yovinus Guntur Wicaksono mengatakan, setelah mempelajari laporan dan bukti-bukti pendukung, pihaknya menilai ada dugaan kuat bahwa manajemen PT Jawa Pos Koran memberangus SP.

’’Modus pemberangusan itu melalui pemutusan hubungan kerja yang dibahasakan manajemen dengan sebutan ‘pensiun dini’. Perlu diingat, dalam UU Ketenagakerjaan, tidak dikenal istilah ‘pensiun dini’ di dalam hubungan industrial,’’ kata Yovinus Guntur Wicaksono melalui siaran persnya, Selasa, 29 September 2020.

Baca juga : PHK Pekerja Media di Tengah Pandemi, Ini Kata AMSI

Dewan Pers diminta Lindungi Pekerja Media Dari PHK Semena-mena

Puluhan pekerja Media di Jakarta mengadu masalah THR

Dia mengatakan, kalaupun manajemen memakai istilah ‘pensiun dini’ itu artinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan, PHK harus disepakati kedua belah pihak, pekerja dan manajemen. Nyatanya, sejumlah pekerja ‘dipaksa’ mengambil opsi pensiun dini. Jika menolak, para pekerja di-PHK.

Menurutnya, manajemen berdalih melakukan efisiensi karena dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis perusahaan. Salah satu cara yang digunakan adalah resizing, baik jumlah, komposisi pekerja maupun operasional.

‘’Kami melihat, resizing ini tidak jelas parameternya. Pasalnya, manajemen PT Jawa Pos Koran ternyata kembali mempekerjakan sebagian besar pekerja yang sudah diberhentikan. Mereka dipekerjakan kembali dengan status kontrak dan durasi kerja beragam atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),” katanya.

Berdasar laporan yang dia terima, manajemen PT Jawa Pos Koran menyebutkan bahwa pensiun dini hanya ditawarkan kepada pekerja yang berusia 40 tahun ke atas. Faktanya, tujuh pengurus SP yang berusia di bawah 40 tahun juga ditawari mengambil pensiun dini. Kepada lima di antaranya, tawaran itu disertai ancaman PHK jika menolak.

Total ada 48 anggota SP Jawa Pos, 26 di antaranya pengurus, terpaksa mengambil opsi pensiun dini karena takut di-PHK. Sementara dua pengurus dan dua anggota lainnya, mengalami PHK. SP sudah berkali-kali mengajak manajemen untuk berdialog terkait permasalah hubungan industrial ini. Sampai akhirnya, pengurus SP mengadu ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Surabaya agar dilakukan tripartit.

Upaya itu berhasil memaksa manajemen PT Jawa Pos Koran duduk satu meja dengan SP. Dan dalam pertemuan yang digelar pada 2 September 2020 itu, disepakati 4 poin untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial yang pada intinya, manajemen PT Jawa Pos Koran mencegah terjadinya PHK massal, semua kebijakan manajemen terutama terkait PHK harus dikomunikasikan dengan SP.

Kemudian, SP harus menyampaikan kesepakatan ini kepada para pekerja. Dan poin keempat, pensiun dini bersifat tawaran dan tidak boleh dipaksakan dengan cara apa pun.

Namun, kesepakatan itu diabaikan manajemen dengan tetap melakukan PHK terhadap dua anggota SP.

Dia mengatakan, upaya pemberangusan serikat pekerja ini, melanggar Pasal 28 jo. Pasal 43 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 500.000.000.

Untuk itu, pihaknya mendesak manajemen PT Jawa Pos Koran untuk menghentikan PHK kepada para pekerja, khususnya yang tergabung dalam Serikat Pekerja Jawa Pos, yang menolak tawaran pensiun dini.

Kemudian, menghentikan intimidasi kepada para pekerja, khususnya yang tergabung di dalam Serikat Pekerja Jawa Pos yang menolak tawaran pensiun dini.

‘’Batalkan PHK kepada para pekerja yang menolak tawaran pensiun dini sesuai kesepakatan di Disnakertrans Kota Surabaya,’’ tandasnya.

Kemudian, kata dia, agar merumuskan skema resizing yang dilakukan memiliki parameter yang jelas, objektif dan transparan sehingga tidak menarget anggota dan pengurus serikat pekerja. Hal ini sesuai rekomendasi dari Disnakertrans dan Kemententerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Pihaknya juga mendesak agar manajemen menghormati kelembagaan Serikat Pekerja Jawa Pos sebagai wadah berorganisasi para pekerja sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.  “ Kedepankan cara-cara dialogis yang memenuhi rasa keadilan dengan melibatkan Serikat Pekerja Jawa Pos,’’ katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here