BERBAGI
Pegiat buruh Jawa Tengah, Ahmad Zainuddin, menggelar aksi jalan kaki seorang diri dari Kota Semarang menuju Jakarta sebagai protes soal RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ? Pradita Wibi/serat.id

Dampak yang akan dilahirkan dari Omnibus Law tidak kalah berbahaya dari krisis yang disebabkan Covid-19

Serat.id – Aliansi gerakan sipil dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) termasuk di dalamnya aliansi tingkat provinsi dan kota menolak tegas Omnibus Law klaster Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka menilai aturan itu memperparah krisis di masyarakat.

“Disepakatinya RUU Cipta Kerja ke sidang paripurna DPR ini, akan memperparah krisis berlapis yang dialami masyarakat di tengah pandemi. Dampak yang akan dilahirkan dari Omnibus Law tidak kalah berbahaya dari krisis yang disebabkan Covid-19,” kata Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Dewi Kartika, dalam konferensi pers secara daring, Minggu 4 Oktober 2020.

Baca juga : Hentikan Pembahasan Omnibus Law, Gebrak Siap Geruduk DPR

KSPI : Buzer dikerahkan Untuk Degradasikan Perlawanan Menolak Omnibus Law

Tolak Omnibus Law, Ratusan Buruh dan Mahasiswa Gelar Sidang Rakyat

Dewi menyampaikan keprihatinannya atas disepakatinya RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh Pemerintah dan DPR pada Sabtu 3 oktober 2020 jelang tengah malam kemarin.

KPA bersama GEBRAK menyatakan keprihatinan mendalam dengan proses dan hasil yang terjadi gedung DPR. Dewui menilai negara pada akhirnya terlihat memperlakukan agenda-agenda legislasi untuk kepentingan segelintir kelompok. “Yang kembali lagi pada akhirnya rakyatlah yang menjadi korban.”  Kata Dewi menegaskan.

Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah karena situasi saat ini tidak ideal untuk melakukan perlawanan terhadap Omnibus Law.

“Kita dihadapkan pada situasi yang memang tidak ideal, untuk mempersiapkan sebuah perlawanan ditengah berbagai macam situasi, ada situasi pandemi, ada situasi DPR yang terkesan memaksakan diri untuk membahas Undang-Undang Cipta Kerja,” ujar lhamsyah.

Sedangkan Ketua Umum Konfederasi KASBI, Nining Elitos, menyatakan selama pandemi Covid-19 ini banyak buruh dirumahkan dan kesulitan untuk mendapatkan haknya. Belum lagi kesulitan yang dialami oleh para pedagang, tukang ojek, yang makin hari kian bertambah.

“Kita tahu bahwa wakil rakyat beberapa hari yang lalu cukup getol melakukan pembahasan secara diam-diam, justru sama sekali tidak mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat,” kata Nining. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here