BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Ada sesuatu yang tidak beres dan harus dikoreksi dari pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja

Serat.id – Tokoh agama dan aliran kepercayaan turut bersuara atas pengesahan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja akan mengajukan Judisial Review atau peninjauan kembali. Selain itu saat ini mereka menggalang petisi secara online.

“Sudah pasti tidak semua masyarakat Indonesia menolak, tetapi yang menolak adalah orang-orang yang terlibat terkena dampak RUU ini sebelum disahkan, ini ada sesuatu yang salah dari UU ini,” ujar Ulil Abshar Abdalla, tokoh Islam Liberal, dalam konferensi pers via daring, Selasa, 6 Oktober 2020.

Berita terkait : Sejumlah Alasan Omnibus Law Tak Layak disahkan

KSPI : Buzer dikerahkan Untuk Degradasikan Perlawanan Menolak Omnibus Law

Tolak Omnibus Law, Ratusan Buruh dan Mahasiswa Gelar Sidang Rakyat

Ulil menilai ada sesuatu yang tidak beres dan harus dikoreksi dari pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sedangkan dalam petisi online sudah ada 700 ribu lebih yang menandatangani petisi dengan judul ‘Maklumat Pemuka Agama Indonesia: Tolak Omnibus Law dan Buka Ruang Partisipasi Publik’ di situs change.org.

Aktivis Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Roy Murtadho juga menyatakan sejak awal pembahasan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja tak pernah melibatkan partisipasi publik yang luas. Justru sebaliknya, janji pemerintah sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 yang akan menuntaskan persoalan masyarakat tak pernah dilaksanakan.

“Mari kita tingkatkan kerukunan antar umat beragama untuk melawan oligarki, mengingatkan mereka bahwa dapat mandat untuk mewakili kita semua bukan mewakili para koruptor,” kata Roy yang juga pengelola pesantren Al Misykat Al-Anwar itu.

Tercatat dalam petisi itu ada Pengurus Pusat Muhammadiyah, Trisno Raharjo, Ketua umum Organisasi Penghayat Budaya Engkus Ruswana dan  Pendeta Merry Kolimon.

Dalam pernyataannya Pendeta Merry Kolimon mengatakan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi memperparah kerentanan terhadap perempuan. “Kami cukup prihatin saat kita berjuang begitu lama terhadap UU Penghapusan Kekerasan Seksual itu belum diselesaikan oleh DPR, tapi justru yang di kejar adalah UU Cipta Karya ini dengan UU minerba,” kata pendeta Merry.

Menurut Meery, rakyat yang sebenarnya  berharap kepada DPR  memperjuangkan amanat bangsa justru ditanggapi dengan aturan yang mengancam penderitaan rakyat  hingga masa akan datang. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here