BERBAGI
Ilustrais protes omnibus law/ serat.id

Tindakan kepolisian itu jelas bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Serat.id – Polrestabes Semarang dinilai tidak kooperatif terhadap advokat yang mendampingi demonstran penolak undang-undang omnibus law cipta kerja, Rabu 7 Oktober 2020 kemarin. Tercatat tim Advokat Kebebasan Berpendapat Jateng terdiri dari PBHI Jateng, Lrc-KJHAM, dan YLBHI-LBH Semarang mengaku ada pelarangan pemberian akses pendampingan terhadap warga yang ditangkap di kantor polisi.

“Ini meresahkan pihak keluarga yang dari sore menunggu kepastian di depan gerbang Polrestabes Semarang,” kata Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Jateng, Kahar Mualamsyah dalam pernyataan resminya yang diterima Serat.id, Kamis, 8 Oktober 2020.

Berita terkait: Demonstrasi Menolak Omnibus Law di Semarang diwarnai Tindakan Represif Aparat

Menurut Kahar tindakan kepolisian itu jelas bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan sanksi dan tersangka berhak didampingi oleh kuasa hukum dalam proses pemeriksaan.

“Tindakan tersebut juga melanggar UU 18 Tahun 2003, tentang advokat, dan UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum , serta UU 39 Tahun 1999 tentang HAM,” kata Kahar menambahkan.

Dalam keteranganya, Kahar mengatakan sampai saat ini masih ada minimal 10 anak yang masih belum dibebaskan pihak polrestabes Semarang. Sedangkan Polrestabes Semarang tidak memberikan data mengenai jumlah massa yang ditangkap, yang dibebaskan, dan yang masih ditahan.

“Hal tersebut membuat keluarga semakin khawatir akan keberadaan kerabat mereka,” katanya.

Selain itu ia menyayangkan para korban salah tangkap dikumpulkan secara berkerumun, tanpa protokol kesehatan yang ketat dari kepolisian. “Hal ini dikhawatirkan akan memunculkan klaster baru atas kecerobohan Polrestabes Semarang,” kata Kahar menegaskan.

Tim Advokasi Pembela Kebebasan Jateng, meminta Kapolda Jateng dan kapolrestabes Semarang, membuka akses bagi tim kuasa hukum agar bisa memberikan pendampigan kepada korban salah tangkap.

Pihaknya juga mendesak kapoda dan kapolrestabes Semarang untuk membuka data para massa aksi yang ditahan, beserta kondisi mereka terkini. Tim pendampingan tersebut meminta Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman serta kapolda dan juga kapolrestabes untuk berlaku kooperatif dengan tim kuasa hukum.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, Benny Setyowadi mengatakan ada 269 orang dibawa ke dalam gedung DPRD Jateng untuk dilakukan pemeriksaan awal, sedangkan 76 orang lainya lansung dipulangkan.

“Kami dari polrestabes Semarang sempat mengamankan 269 orang, kemudian kita lakukan klarifikasi, interview dan pendataan. 76 orang kami pulangkan, lalu yang 193 orang kita lakukan pendalaman di polrestabes,” kata Benny. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here