BERBAGI
Ilustrasi kebebasan pers. (Pixabay.com)

Sebelumnya Aliansi Jurnalis Independen Kota Semarang memprotes arogansi aparat kepolisian yang telah mengintimidasi dan menghalangi jurnalis saat meliput demonstrasi menolak omnibus low

Serat.id – Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iskandar Fitriana Sutisna, membantah adanya intimidasi oleh anggota kepolisian terhadap jurnalis saat meliput demonstrasi menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja pada Rabu, 7 Oktober 2020. Menurut Iskandar, dalam situasi yang terlanjur anarkis aparat kepolisian berusaha melindungi warga, termasuk para jurnalis dari aksi kekerasan para demonstran.

“Polisi tidak pernah melarang jurnalistik apalagi menghalang-halangi kegiatan peliputan wartawan sepanjang ada identitas wartawan,” kata Sutisna, Kamis, 8 Oktober 2020.

Berita terkait : AJI Semarang Protes Aparat Kepolisian Menghalangi Kerja Jurnalistik

Ia minta agar para wartawan atau jurnalis menggunakan identitas sehingga aparat yang menjaga dapat membedakan antara warga, jurnalis, dan pendemo. Selain itu Sutisna mengimbau kepada para pendemo agar mentaati UU kebebasan penyampaian pendapat dimuka umum, mentaati protokol kesehatan karena pandemi Covid-19 .

“Pendemo agar tidak melakukan tindakan kekerasan, merusak dan mencelakai orang lain atau pengguna jalan lainnya,” kata Sutisna menambahkan.

Polda Jawa Tengah sebenarnya tidak akan mengeluarkan izin terhadap aksi unjuk rasa atau izin keramaian selama masa pandemi ini. Termasuk tidak memberikan izin terhadap aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja guna mencegah penularan Covid-19.

Baca juga : Kekerasan Terhadap Jurnalis Saat Meliput Kebebasan Beragama Meningkat

Kekerasan Terhadap Jurnalis Masih Tinggi, Tak Ada Yang dituntaskan

Jaksa di Jatim Halangi Liputan Jurnalis

Sebelumnya Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Semarang, Edi Faisol memprotes arogansi aparat kepolisian yang telah mengintimidasi dan menghalangi jurnalis saat meliput demonstrasi hari Rabu kemarin. Protes AJI Kota Semarang itu disampaikan terkait aduan wartawan yang menggaku diminta membuang file gambar saat terjadi kekerasan polisi terhadap demonstran.

“Polisi minta wartawan menghapus sejumlah file gambar dalam bentuk video maupun foto yang diambil wartawan,” kata Edi.

AJI Semarang menilai sikap aparat kepolisian itu melanggar undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. “Khususnya dalam Pasal 18 yang menyebut, setiap orang yang menghalangi kebebasan pers diancam penjara maksimal dua tahun, dan denda maksimal Rp500 juta,” kata Edi menjelaskan.

Menurut Edi, sikap aparat kepolisian menghalangi kerja jurnalis sangat mencoreng intitusi kepolisian yang seharusnya melindungi publik. Langkah aparat kepolisian itu sangat keliru karena tak profesional dalam menjalankan tugas sebagai aparat yang seharusnya mengayomi dan mejaga keamanan sipil.

“Bukti polisi tak memahami produk hukum yang seharusnya ditegakkan bukan justru melanggar,” katanya.

Tercatat pada Rabu kemarin ada dua jurnalis yang melapor ke AJI Semarang, masing-masing Muhammad Dafi Yusuf dari suara.com yang mengaku diminta oleh polisi untuk tidak mengambil gambar dan menghapus video saat liputan, serta Praditya Wibi dari serat.id juga mengalami hal yang sama. Sedangkan pada Kamis hari ini ada tambahan satu lagi jurnalis yang mengadukan adanya intimidasi saat meliput kejadian demonstrasi hari Rabu lalu. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here